Gaikindo Berharap Penjualan Mobil Baru 2026 Tembus 1 Juta Unit
18 Desember 2025, 16:00 WIB
Meski insentif mobil hybrid masih usulan, Hyundai meminta pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Insentif mobil hybrid kembali diusulkan baru-baru ini. Hal tersebut dilakukan oleh Agus Gumiwang, Menperin (Menteri Perindustrian).
Ia menilai subsidi itu perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Demi menjaga para pabrikan tidak memindahkan fasilitas produksi dari Tanah Air.
Mendengar hal tersebut banyak orang yang menunggu wacana bantuan untuk pembelian mobil hybrid kali ini benar-benar terealisasi atau tidak.
Hyundai pun buka suara mengenai subsidi satu ini. Mereka memiliki beberapa saran buat insentif kendaraan roda empat ramah lingkungan itu.
“Kita masih perlu namanya Ownership insentif. Jadi kalau berkaca ke negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa mereka menerapkan bantuan tersebut, ambil contoh saat masuk tol gratis,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID (Hyundai Motors Indonesia) di Jakarta, Selasa (3/9).
Ia menilai hal tersebut bisa menjadi stimulus bagi masyarakat. Sehingga penjualan mobil hybrid di Indonesia semakin positif.
Apalagi peminatnya sekarang cukup tinggi di Tanah Air. Dengan begitu bila pemerintah serius mengucurkan insentif mobil hybrid, maka penjualan kendaraan roda empat terus bertumbuh.
“Kemudian tidak dikenakan tarif parkir juga. Jadi harapannya adalah selain memberikan insentif dari sisi Financial, Tax dan lain sebagainya, ada subsidi tambahan yang bisa menggerakkan (pembelian),” Frans menambahkan.
Meski begitu dia kembali menyerahkan semua ke pemerintah. Mau memberikan subsidi mobil hybrid dalam bentuk apa.
Sebelumnya Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB (Institut Teknologi Bandung) menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan bantuan non-fiskal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak di daerah.
“Misal prioritas atau diskon parkir khusus di area strategis. Seperti menetapkan zona tersendiri di dalam kota yang hanya mobil hybrid bisa diberikan akses ke sana,” ucap Yannes.
Yannes menilai kebijakan di atas dapat dilakukan dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota, manufaktur sampai ke pengelola infrastruktur parkir pertokoan.
“Hal ini dapat meningkatkan daya tarik mobil hybrid serta mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan,” tambah Yannes.
Dengan begitu harapannya kendaraan ramah lingkungan satu ini bisa lebih diminati oleh masyarakat. Sehingga mampu membantu pemerintah dalam mengurangi kadar emisi gas buang di Tanah Air.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
18 Desember 2025, 16:00 WIB
17 Desember 2025, 18:00 WIB
17 Desember 2025, 17:00 WIB
16 Desember 2025, 15:00 WIB
16 Desember 2025, 10:00 WIB
Terkini
19 Desember 2025, 08:00 WIB
Ketatnya persaingan membuat MG menyiapkan strategi khusus agar bisa bertahan dalam industri otomotif Indonesia
19 Desember 2025, 07:00 WIB
Tarif tol Jakarta Yogyakarta tidak bisa dikatakan murah karena mencapai lebih dari Rp 590 ribu sekali jalan
19 Desember 2025, 06:00 WIB
Lima tempat SIM keliling Jakarta masih tersedia hari ini, jangan sampai terlewat karena tak ada dispensasi
19 Desember 2025, 06:00 WIB
Ganjil genap Jakarta tetap diterapkan jelang libur Natal dan tahun baru 2026 yang berlangsung pekan depan
19 Desember 2025, 06:00 WIB
Sebelum akhir pekan, kepolisian tetap menghadirkan SIM keliling Bandung untuk melayani para pengendara
18 Desember 2025, 21:00 WIB
Jetour punya rencana membangun pabrik mandiri di Indonesia, saat ini masih menggunakan fasilitas milik Handal
18 Desember 2025, 20:00 WIB
Regulasi desain door handle atau gagang pintu EV akan diperketat di Cina, persulit evakuasi saat kecelakaan
18 Desember 2025, 19:00 WIB
Penyelenggaraan F4 di Sirkuit Mandalika menjadi kesempatan para pembalap serta tim Indonesia buat berkembang