Rapor Impor VinFast di Indonesia: Wajib CKD 17 Ribu Mobil di 2026
19 Desember 2025, 17:00 WIB
Meski insentif mobil hybrid masih usulan, Hyundai meminta pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Insentif mobil hybrid kembali diusulkan baru-baru ini. Hal tersebut dilakukan oleh Agus Gumiwang, Menperin (Menteri Perindustrian).
Ia menilai subsidi itu perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Demi menjaga para pabrikan tidak memindahkan fasilitas produksi dari Tanah Air.
Mendengar hal tersebut banyak orang yang menunggu wacana bantuan untuk pembelian mobil hybrid kali ini benar-benar terealisasi atau tidak.
Hyundai pun buka suara mengenai subsidi satu ini. Mereka memiliki beberapa saran buat insentif kendaraan roda empat ramah lingkungan itu.
“Kita masih perlu namanya Ownership insentif. Jadi kalau berkaca ke negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa mereka menerapkan bantuan tersebut, ambil contoh saat masuk tol gratis,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID (Hyundai Motors Indonesia) di Jakarta, Selasa (3/9).
Ia menilai hal tersebut bisa menjadi stimulus bagi masyarakat. Sehingga penjualan mobil hybrid di Indonesia semakin positif.
Apalagi peminatnya sekarang cukup tinggi di Tanah Air. Dengan begitu bila pemerintah serius mengucurkan insentif mobil hybrid, maka penjualan kendaraan roda empat terus bertumbuh.
“Kemudian tidak dikenakan tarif parkir juga. Jadi harapannya adalah selain memberikan insentif dari sisi Financial, Tax dan lain sebagainya, ada subsidi tambahan yang bisa menggerakkan (pembelian),” Frans menambahkan.
Meski begitu dia kembali menyerahkan semua ke pemerintah. Mau memberikan subsidi mobil hybrid dalam bentuk apa.
Sebelumnya Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB (Institut Teknologi Bandung) menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan bantuan non-fiskal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak di daerah.
“Misal prioritas atau diskon parkir khusus di area strategis. Seperti menetapkan zona tersendiri di dalam kota yang hanya mobil hybrid bisa diberikan akses ke sana,” ucap Yannes.
Yannes menilai kebijakan di atas dapat dilakukan dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota, manufaktur sampai ke pengelola infrastruktur parkir pertokoan.
“Hal ini dapat meningkatkan daya tarik mobil hybrid serta mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan,” tambah Yannes.
Dengan begitu harapannya kendaraan ramah lingkungan satu ini bisa lebih diminati oleh masyarakat. Sehingga mampu membantu pemerintah dalam mengurangi kadar emisi gas buang di Tanah Air.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
19 Desember 2025, 17:00 WIB
18 Desember 2025, 16:00 WIB
17 Desember 2025, 18:00 WIB
17 Desember 2025, 17:00 WIB
16 Desember 2025, 15:00 WIB
Terkini
25 Desember 2025, 13:00 WIB
Pembangunan jalur Puncak II akan dilanjutkan tahun depan dengan estimasi biaya mencapai Rp 4,7 triliun
25 Desember 2025, 11:00 WIB
Walau memiliki banyak keunggulan namun kendaraan otonom masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan
25 Desember 2025, 09:00 WIB
Hadiah Gran Max Taft Guy diserahkan ke konsumen Daihatsu yang memenangkan program Daihatsu Gebyar Merdeka
25 Desember 2025, 07:00 WIB
Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pasar motor baru berkembang di 2026
24 Desember 2025, 21:08 WIB
VinFast berhasil membuktikan komitmen jangka panjangnya mengembangkan ekosistem mobil listrik di Indonesia
24 Desember 2025, 21:00 WIB
Veda Ega Pratama akan memperkuat Honda Team Asia ketika melakoni musim perdananya dalam ajang Moto3 2026
24 Desember 2025, 20:00 WIB
Menurut pantauan KatadataOTO, kelangkaan BBM Shell sudah terjadi sejak Selasa (23/12) sore di beberapa lokasi
24 Desember 2025, 19:00 WIB
Ford berniat memanfaatkan fasilitas milik Handal, sebelum membuat pabrik sendiri di Indonesia pada 2028