Veloz Hybrid Pertahankan Penjualan Toyota di Tengah Tantangan
16 November 2026, 21:01 WIB
Gaikindo mendukung langkah Menteri Perindustrian yang kembali mengusulkan insentif mobil hybrid di Indonesia
Oleh Adi Hidayat
KatadataOTO – Isu pemberian insentif mobil hybrid kembali mengemuka setelah Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian RI menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan ide tersebut. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pun merespon positif terhadap pernyataan itu.
Asosiasi menilai bahwa teknologi hybrid juga memberi dampak positif terhadap kualitas udara di Tanah Air.
“Kami sependapat bahwa mobil hybrid sebaiknya juga mendapatkan insentif walaupun tidak sebesar kendaraan listrik,” ungkap Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gaikindo dilansir dari Antara.
Selain mengurangi emisi gas buang, hybrid juga dinilai lebih hemat bahan bakar. Dampaknya pun sangat luas karena dapat mengurangi ketergantuan terhadap BBM yang saat ini membebani APBN.
Ia pun berpendapat bahwa mobil hybrid menghasilkan polusi yang lebih rendah karena mesin ICE pada kendaraan ini jarang beroperasi. Pasalnya sebagian besar penggerak dilakukan motor listrik, terutama dalam kecepatan rendah atau saat berhenti.
“Mobil hybrid sudah hemat BBM yang cukup signifikan serta rendah polusi karena mesinnya jarang hidup,” tambah Jongkie kemudian.
Salah satu keunggulan utama mobil hybrid dibandingkan Battery Electric Vehicle adalah kemampuannya untuk langsung beroperasi tanpa memerlukan infrastruktur stasiun pengisian daya. Pengisian daya eksternal tidak diperkukan karena baterainya terisi secara otomatis saat unit beroperasi.
“Berkat ini maka biaya produksinya tidak semahal BEV serta terjangkau masyarakat luas,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan penambahan kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di awal Agustus 2024.
Menurutnya penjualan mobil hybrid sudah cukup tinggi meski tanpa bantuan pemerintah. Sehingga insentif dirasa tidak diperlukan dan tinggal mengikuti mekanisme pasar agar bisa terus bertahan.
Padahal kendaraan hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).
Perbedaan perlakukan ini dinilai membuat perkembangan kendaraan menjadi terhambat di Indonesia.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
16 November 2026, 21:01 WIB
11 November 2026, 07:00 WIB
09 November 2026, 09:00 WIB
06 November 2026, 15:00 WIB
05 November 2026, 09:00 WIB
Terkini
16 November 2026, 21:01 WIB
Toyota Veloz Hybrid menjadi salah satu modal bersaing di tengah terjadinya pergeseran minat konsumen
16 November 2026, 13:00 WIB
Jorge Martin mempunyai kans untuk menumbangkan Marquez dalam perebutan gelar juar di MotoGP Portugal 2026
16 November 2026, 11:00 WIB
Yamaha Indonesia mengakui tingginya minat masyarakat akan produk Tmax meskipun harganya terbilang tinggi
16 November 2026, 09:00 WIB
Chery mendaftarkan paten desain kei car listrik Emta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
16 November 2026, 08:47 WIB
Adira Finance rayakan hari jadi ke-36 gelar Adira Festival 2026 di Lapangan Parkir Phinisi Point Mall, Makassar, Tebar Bunga Kredi
16 November 2026, 07:00 WIB
Pameran otomotif IIMS 2027 melibatkan banyak komunitas, menghadirkan pengalaman interaktif ke pengunjung
15 November 2026, 17:00 WIB
Tahun depan Xpeng harus memenuhi mandatatori TKDN 60 persen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
15 November 2026, 14:10 WIB
Kia Connect bisa digunakan para pemilik kendaraan, untuk melakukan berbagai pengaturan melalui gawai pintar