ACC Optimis Penjualan Mobil Baru Tahun Depan Bakal Comeback

KatadataOTO – Penjualan mobil baru di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Pada 2024 banyak hal menjadi tantangan.

Membuat Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) harus merevisi target yang telah mereka tentukan tahun ini.

Dari semula ingin satu juta kendaraan roda empat terniagakan, kini hanya menjadi 850 ribu unit saja.

Melihat hal tersebut, beberapa pihak berharap besar kondisi pasar otomotif terutama mobil bisa kembali bergairah di tahun depan.

Photo : ADM

“Kalau melihat pemerintahan baru mestinya kita optimistis lah. Daya beli akan meningkat, karena tahun politik sudah lewat,” ungkap Than Chian Hok, Chief Marketing and Sales Officer ACC (Astra Credit Companies) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Meski begitu ia mengungkapkan kalau di 2025 penjualan mobil baru bakal lebih menantang. Apalagi pemerintah menaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) jadi 12 persen.

Akan tetapi dia berharap kondisi bisa kembali seperti semula. Terlebih tidak terlalu banyak agenda besar di 2025.

“Kita tahu tahun ini banyak kegiatan-kegiatan seperti Pemilu (Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan sebagainya. Tetapi kami optimistis 2025 bakal Comeback,” lanjut dia.

Petinggi ACC satu ini percaya diri tahun depan ada satu juta unit mobil baru yang terjual di Tanah Air. Sehingga bisa menggairahkan pasar kendaraan roda empat.

“Harusnya kita akan dapat kejar ke angka satu juta juga nanti,” tegas dia pria yang kerap disapa Ahok itu.

Harga Mobil Baru Akan Meroket di 2025

Sebelumnya Ahok memprediksi banderol kendaraan roda empat bakal terkerek. Hal itu imbas penerapan PPN 12 persen dari pemerintah.

“Ya pasti kenaikan harga, tetapi kalau mengenai Market mungkin masalahnya mesti di Gaikindo. Paling tidak (imbas PPN) menambah Pricing,” kata Ahok.

Namun Ahok tidak bisa merinci berapa kenaikan harga di tahun depan. Dia pun berharap kebijakan anyar dari pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak membawa dampak besar ke kredit mobil baru.

Photo : TrenOto

Sekadar mengingatkan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyebut aturan anyar mengenai PPN 12 persen tertuang dalam UU (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 2021 mengenai HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa kebijakan baru ini sudah melalui pembahasan panjang dengan DPR RI.

Semua indikator telah dipertimbangkan dalam pengambilan Keputusan. Satu di antaranya tentang kesehatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).