Pemerintah Siapkan 100 Bus Transjakarta Listrik Hingga Akhir 2022

TRENOTO – Sejalan dengan instruksi presiden terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), Pemerintah DKI Jakarta siap menggunakan bus Transjakarta listrik sebagai alat transportasi.

Hal ini terlihat dari nota kesepahaman (MoU) antara pengelola Transjakarta dan sektor swasta yang menyasar penggunaan lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta listrik pada 2030.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Chandra Rakhmat selaku Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta. 

Pemerintah DKI Jakarta sudah menggunakan bus Transjakarta listrik sejak Maret 2022. Terdapat 30 unit bus dengan tenaga baterai yang telah beroperasi. 

Chaidir selaku Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022.  Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

“Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021 dan bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra, meliputi KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang memberi bantuan teknis untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik Transjakarta.

Nupur Gupta  selaku Senior Transport Specialist World Bank mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan secara terpisah.

"Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.

Selain itu, Florian Kitt selaku Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department the Asian Development Bank (ADB) menyebut, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan McKinsey," kata Florian.

Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah juga perlu membuat roadmap, termasuk mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Key point dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB: 1 SPKLU," kata Trihadimasyar,  Vice President Pengembangan Teknologi PLN.