Operasi Zebra 2026 Sudah Dimulai Serentak, Cek Besaran Tilangnya
17 November 2026, 17:18 WIB
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan menyamakan data kendaraan, Korlantas akan hapus pajak progresif
Oleh Serafina Ophelia
TRENOTO – Korlantas Polri menyoroti permasalahan biaya BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) serta pajak progresif yang kerap diabaikan pengguna kendaraan.
Hal ini menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian data kendaraan yang terdaftar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Irjen Pol Firman Shantyabudi selaku Kakorlantas mendorong wacana pengurangan biaya BBNKB II serta penghapusan pajak progresif.
Korlantas akan hapus pajak progresif, harapannya dapat meringankan beban masyarakat dan bisa meningkatkan kepatuhan khususnya dalam membayar pajak.
”Kita berharap adanya pemasukan negara dari pajak yang diperoleh, tapi negara juga punya data yang valid,” ucap Firman dikutip dari NTMC Polri, Kamis (16/03).
Dalam prosesnya Korlantas menyiapkan sejumlah inovasi untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Sebelumnya hal ini juga disampaikan oleh Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Dalam penerapannya nanti pemutihan juga diharapkan bisa menjadi solusi agar biaya pajak tidak membengkak.
“Makanya kita mengharapkan progresif sudahlah dihilangkan saja supaya valid. Tinggal datanya valid, single data Dispenda, Jasa Raharja dan polisi semuanya sama,” ucap Yusri.
Yusri mengatakan masih ada perbedaan jumlah kendaraan bermotor di antara berbagai pihak tersebut seperti kepolisian, Jasa Raharja dan Kemendagri.
Ia menekankan bahwa perbedaan data kendaraan berpengaruh pada data kepatuhan masyarakat, dalam hal membayar pajak.
Ke depannya pihak kepolisian akan mengatur single data untuk mengatur serta menyamakan semua data kendaraan di antara pihak-pihak terkait.
Menurut Yusri, banyak yang pada akhirnya tidak membayar pajak karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan. Karena biayanya dianggap mahal.
Akhirnya, banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain sebagai data kendaraannya. Ini dilakukan untuk menghindari pajak progresif. Bahkan ada pula yang menggunakan nama perusahaan untuk menghindari pajak.
“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kami usulkan pajak progresif dihilangkan saja biar orang yang punya banyak mobil senang dan tidak pakai nama PT,” tegasnya.
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak seperti kepala daerah, baik gubernur maupun bupati.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
17 November 2026, 17:18 WIB
09 Desember 2025, 08:00 WIB
08 Desember 2025, 19:00 WIB
28 November 2025, 20:00 WIB
26 November 2025, 16:00 WIB
Terkini
19 November 2026, 09:00 WIB
Pedro Acosta ingin melengkapi gelar juara dunia Moto2 dan Moto3 usai bergabung dengan skuad Ducati Corse
19 November 2026, 07:00 WIB
Baru dihadirkan di Tiongkok belum lama ini, paten desain BYD Atto 1 generasi kedua terdaftar di DJKI
18 November 2026, 17:00 WIB
Perwakilan Chery Indonesia mengungkapkan jumlah unit yang termasuk dalam program tidak mencapai 1.000 unit
18 November 2026, 15:00 WIB
VinFast jadi salah satu produsen mobil listrik yang terus mengembangkan ekosistem EV mereka di Indonesia
18 November 2026, 14:26 WIB
Pencinta SUV tentu sudah paham kenapa acapkali pilihan kendaraan keluarga jatuh pada Mitsubishi Pajero Sport
18 November 2026, 09:00 WIB
Chery J6T CSH disebut sebagai boxy SUV REEV pertama di dalam negeri, mau dijual dengan harga kompetitif
18 November 2026, 07:00 WIB
Mobil listrik Jetour TX diperkenalkan di Beijing Auto Show 2026, kini mulai ditawarkan ke konsumen Tiongkok
17 November 2026, 21:10 WIB
Toyota Indonesia kembali menggandeng mahasiswa enam perguruan tinggi untuk mengembangkan talenta muda