2 Daerah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan di April, Ada Jawa Barat
19 April 2024, 21:54 WIB
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor digelar di Jawa Tengah guna mengundang masyarakat melakukan kewajibannya
Oleh Adi Hidayat
TRENOTO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini dilangsungkan mulai 7 September hingga 22 November 2022.
Program pemutihan berlaku untuk penghapusan denda, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau mutasi (BBNKB II) serta pokok PKB tunggakan tahun kelima. Kebijakan dilakukan agar mendorong masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar pajak karena adanya penghapusan sanksi.
Peni Rahayu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menyebut bahwa saat ini masih banyak pemilik kendaraan belum membayar pajak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya telah mencapai jutaan unit.
Padahal pemerintah akan menghapus registrasi kendaraan yang tidak membayar pajak selama dua tahun sesuai pasal 74 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Bila benar dilakukan maka ada banyak mobil serta motor bodong di provinsi tersebut.
“Itu (kebijakan Polri sesuai Pasal 74 UULLAJ) rencana diterapkan awal tahun (2023). Jadi kami sudah usul ke Pak Gubernur, agar selambat-lambatnya September ini insentif (bebas denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor) bisa dilakukan,” ungkapnya.
Berdasarkaan data Bapenda Jawa Tengah ada sekitar 1.4 juta unit kendaraan bermotor di provinsi tersebut yang pajak tahunannya belum dibayar. Nilai tunggakan di Jawa Tengah saat ini mencapai Rp858.2 miliar.
Besarnya angka tersebut tentu sangat disayangkan karena dapat menghambat pembangunan daerah. Pasalnya, pajak merupakan pendapatan utama dari negara serta provinsi.
Beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada banyak pengemplang pajak sehingga merugikan negara. Guna mengatasinya maka mobil dan motor yang sudah lama tidak dibayar akan dihapus datanya sebagai sanksi.
Kebijakan tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan sosialisasi melalui media massa hingga media sosial.
Sosialisasi tersebut mengenai proses pemblokiran atau penghapusan data bermotor. Sanksi akan dilakukan jika tidak melaksanakan pengesahan STNK, Pembayaran Pajak dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sekurang-kurangnya 2 tahun.
Langka kedua adalah meminta para pakar dan pemerhati transportasi untuk mendapat masukan. Ketiga, sosialisasi serta edukasi kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksaannya.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
19 April 2024, 21:54 WIB
06 Maret 2024, 09:00 WIB
12 Februari 2024, 14:45 WIB
18 Januari 2024, 09:36 WIB
05 Desember 2023, 18:13 WIB
Terkini
28 April 2024, 21:01 WIB
Francesco Bagnaia merajai MotoGP Spanyol 2024, dia mencatatkan kemenangan tiga kali berturut-turut di Jerez
28 April 2024, 20:21 WIB
Sejak pertama meluncur di Februari 2024 BYD masih enggan ungkap jumlah SPK, peminat merata untuk ketiga model
28 April 2024, 20:13 WIB
Berikut 7 Fitur Honda Stylo 160 yang bisa memanjakan pemilik, seperti contoh lampu full LED serta USB Port
28 April 2024, 18:00 WIB
Daihatsu Kumpul Sahabat digelar Bekasi dan diikuti oleh sedikitnya 21 komunitas dari berbagai model kendaraan
28 April 2024, 10:08 WIB
Mengakomodir kebutuhan ekosistem mobil listrik, SPKLU diler BYD Haka Cibubur bisa digunakan semua merek EV
28 April 2024, 07:00 WIB
Tiket MotoGP Mandalika 2024 didiskon 50 persen sehingga masyarakat bisa membelinya mulai dari Rp 350.000
27 April 2024, 18:00 WIB
Sejumlah konsumen tak kunjung terima unit sejak pemesanan, ini kata BYD soal inden yang diklaim mengular
27 April 2024, 17:00 WIB
Menjadi bagian dari total target 50 outlet tahun ini, BYD resmikan diler 3S di kawasan Cibubur hari ini