Pemerintah Siap Kaji Usulan Ganjil Genap Sepeda Motor

TRENOTO – Usulan ganjil genap sepeda motor menjadi perhatian serius bagi pemerintah DKI. Pasalnya ide yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diyakini efektif untuk mengurangi kepadatan dan polusi udara.

Hanya saja Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengaku perlu melakukan kajian secara menyeluruh. Sehingga bila benar dilaksanakan tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun petugas di lapangan.

“Akan dipikirkan karena semua harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Masih harus diobrolkan terlebih dulu,” ungkap Heru (09/10).

Photo : @TMCPoldaMetro

Dilansir Antara, usulan ganjil genap sepeda motor pertama kali disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68. Ia pun berharap aturan itu bisa segera dilakukan.

"Suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ucap Listyo (06/10).

Hal senada juga diungkap Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran). Menurutnya aturan itu sudah mendesak dilakukan agar kondisi jalan di Ibu Kota mengalami perbaikan secara nyata.

“Memang adilnya sepeda motor juga diberlakukan ganjil genap karena sepeda motor sudah membuat macet dan polusi,” tegasnya (10/10).

Ia mengatakan bahwa selama ini sepeda motor menyumbang polutan sangat besar karena umumnya kondisi mesinnya kurang baik. Padahal populasi sepeda motor sudah mencapai 70-80 persen dari seluruh kendaraan di Jakarta.

Penolakan dari pihak pengemudi ojek online pun menurutnya telah menjadi sebuah risiko yang bisa diatasi. Terlebih selama ini transportasi daring sudah diberikan banyak kemudahan.

“Kalau mau ada kekhususan bagi ojek daring tentu bisa, tapi tetap harus ada pembatasan,” kata Deddy.

Photo : @TMCPoldaMetro

Sebagai contoh, bila ada 100.000 pengemudi ojek online meminta akses masuk ke pembatasan ganjil genap, maka pengelola aplikasi hanya diperbolehkan memberi izin setengahnya. Selain itu pemerintah dan pihak swasta juga harus bekerjasama menentukan kebijakan lain untuk melakukan pengaturan lain agar pelaksanananya tetap efektif.

“Kalau nanti banyak demonstrasi, ya itu risiko. Mau menyelesaikan masalah yang lebih besar apa tidak?” pungkasnya.