Pemerintah Bakal Tindak Perusahaan yang Operasikan Truk ODOL

KatadataOTO – Kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) masih menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan, kini mereka berkomitmen untuk tidak lagi memberi kemudahan.

Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengungkap bahwa pihaknya tidak berencana untuk menunda penerapan aturan. Kebijakan tersebut tetap akan dilakukan secara efektif pada 2027.

“Semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL tidak bisa lagi ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027 kebijakan ini sudah berlaku efektif," ungkapnya dilansir Antara (07/10).

Ia pun mengungkap bahwa kebijakan ini nantinya tidak hanya fokus kepada para pengemudi tapi juga perusahaan logistik. Dengan demikian diharapkan aturan bisa lebih mudah diterapkan.

Photo : Antara

“Kami sering melihat pengemudi selalu dianggap salah. Padahal harus dilihat bahwa meski mereka fit tapi kendaraannya melebihi kapasitas, ya kecelakaan tetap bisa terjadi,” ungkapnya kemudian.

Menurutnya, perusahaan tetap harus bertanggung jawab penuh atas kondisi kendaraan dan proses pemberangkatan logistik, agar kesalahan tidak hanya dibebankan kepada pengemudi di lapangan.

“Harus ada perbaikan yang mendasar terkait truk ODOL. Pemilik serta perusahaannya harus diminta tanggung jawab,” tambahnya kemudian.

Pemerintah akan memperkuat penegakan aturan termasuk memeriksa karoseri dan memastikan tidak ada modifikasi berbahaya yang melampaui spesifikasi teknis kendaraan untuk menghindari pelanggaran pidana.

Kebijakan tersebut pun mulai mendapat perhatian dari para pemilik perusahaan. Sedikitnya 35 persen perusahaan logistik siap melakukan normalisasi kendaraan.

Jumlah tersebut diklaim sudah cukup baik mengingat waktu pelaksanaan yang dinilai belum terlalu lama.

"Dari berapa bulan kami bekerja, sudah ada 35 persen yang menyatakan siap atau ingin melakukan normalisasi. Apakah mengembalikan kepada kondisi awal atau investasi kendaraan baru," ujarnya.

Photo : NTMC Polri

Ia pun menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah merancang skema insentif serta disinsentif bagi mereka yang menaati maupun melanggar aturan. Langkah tersebut merupakan sebuah keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum di lapangan.

Skema insentif itu bahkan sudah menjadi satu dari sembilan rencana aksi nasional dalam mewujudkan zero ODOL serta tertuang dalam rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional.