Harga BBM BP AKR Naik Ikuti Pertamina di April 2026, Vivo Tetap
19 April 2026, 11:05 WIB
DPR minta rencana penerapan etanol 10 persen pada BBM dikaji dengan cermat agar tak membuka keran impor
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Aturan mengenai campuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) terus diperbincangkan. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM akan menjalankan kebijakan itu dalam waktu dekat.
Hal itu ternyata mengundang banyak pihak bersuara. Termasuk datang dari anggota Komisi XII DPR RI.
Menurut mereka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti contoh kapasitas produksi etanol dalam negeri.
Apakah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan sebelum program dijalankan secara nasional.
"Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tetapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru," ungkap Ratna Juwita, anggota Komisi XII DPR RI di Antara, Kamis (09/10).
Ratna mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur.
Ia menilai kapasitas pabrik yang sudah ada saat ini masih jauh dari kata cukup, untuk memenuhi kebutuhan etanol sebagai campuran BBM.
"Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tetapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol," Ratna mengungkapkan.
Anggota DPR RI tersebut menerangkan bahwa tanpa pabrik di Bojonegoro, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor.
Sebagai informasi, dalam data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, dengan realisasi produksi baru sekitar 161 ribu kL.
Padahal jika program E10 diberlakukan secara penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau sekitar 890 juta liter.
"Ini artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri," tegas Ratna.
Melihat fakta itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus sebelum menerapkan E10 secara nasional.
Ia menegaskan, kemandirian energi hanya bisa terwujud jika seluruh rantai produksi etanol mulai dari bahan baku hingga distribusi sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.
"Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, di mana kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan,” pungkas dia.
Patut diketahui, etanol umumnya digunakan sebagai campuran dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel pada beragam jenis mesin.
Akan tetapi dicampur dengan perbandingan bervariasi, tergantung pada kebijakan dan spesifikasi kendaraan di setiap negara.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
19 April 2026, 11:05 WIB
13 April 2026, 11:00 WIB
08 April 2026, 09:00 WIB
01 April 2026, 11:00 WIB
01 April 2026, 09:00 WIB
Terkini
19 April 2026, 21:01 WIB
Sebanyak sembilan unit iCar V23 Pro Plus Collector Series sudah diserahkan kepada konsumen di Indonesia
19 April 2026, 13:00 WIB
BYD kalah gugatan dari PT Worcas Nusantara Abadi, berpotensi ganti nama Denza khusus pasar Indonesia
19 April 2026, 11:05 WIB
Pertamina dan BP AKR menaikan harga BBM mereka pada Sabtu (18/04) hingga menyentuh Rp 25 ribu per liter
18 April 2026, 18:17 WIB
ACC Carnival kini berkunjung ke kota Samarinda, Kalimatan Timur untuk memberikan kemudahan konsumen di sana
18 April 2026, 12:00 WIB
Harga Wuling Eksion digadang-gadang akan lebih murah dari versi MPV yakni Darion, dan sama-sama ada EV dan PHEV
18 April 2026, 10:07 WIB
Toyota Calya mampu menjadi mobil LCGC terlaris pada bulan lalu setelah terdistribusi sebanyak 2.067 unit
18 April 2026, 08:42 WIB
Pameran BMW Festival of Joy dibuka untuk umum 17-19 April 2026 dan bisa dikunjungi tanpa dikenakan biaya
17 April 2026, 14:33 WIB
Ajang reli ini untuk pertama kalinya dihelat di Jakarta, sirkuit Ancol bakal disulap jadi trek Rallycross