Daftar Harga BBM Terbaru Awal Pekan Ini, Shell sampai Vivo Stabil
23 Februari 2026, 16:00 WIB
DPR minta rencana penerapan etanol 10 persen pada BBM dikaji dengan cermat agar tak membuka keran impor
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Aturan mengenai campuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) terus diperbincangkan. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM akan menjalankan kebijakan itu dalam waktu dekat.
Hal itu ternyata mengundang banyak pihak bersuara. Termasuk datang dari anggota Komisi XII DPR RI.
Menurut mereka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti contoh kapasitas produksi etanol dalam negeri.
Apakah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan sebelum program dijalankan secara nasional.
"Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tetapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru," ungkap Ratna Juwita, anggota Komisi XII DPR RI di Antara, Kamis (09/10).
Ratna mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur.
Ia menilai kapasitas pabrik yang sudah ada saat ini masih jauh dari kata cukup, untuk memenuhi kebutuhan etanol sebagai campuran BBM.
"Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tetapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol," Ratna mengungkapkan.
Anggota DPR RI tersebut menerangkan bahwa tanpa pabrik di Bojonegoro, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor.
Sebagai informasi, dalam data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, dengan realisasi produksi baru sekitar 161 ribu kL.
Padahal jika program E10 diberlakukan secara penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau sekitar 890 juta liter.
"Ini artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri," tegas Ratna.
Melihat fakta itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus sebelum menerapkan E10 secara nasional.
Ia menegaskan, kemandirian energi hanya bisa terwujud jika seluruh rantai produksi etanol mulai dari bahan baku hingga distribusi sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.
"Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, di mana kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan,” pungkas dia.
Patut diketahui, etanol umumnya digunakan sebagai campuran dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel pada beragam jenis mesin.
Akan tetapi dicampur dengan perbandingan bervariasi, tergantung pada kebijakan dan spesifikasi kendaraan di setiap negara.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
23 Februari 2026, 16:00 WIB
23 Februari 2026, 15:00 WIB
20 Februari 2026, 16:00 WIB
02 Februari 2026, 17:00 WIB
01 Februari 2026, 15:00 WIB
Terkini
24 Februari 2026, 19:01 WIB
Mobil yang diyakini Toyota Land Cruiser FJ terdaftar di DJKI, namun dikabarkan debut di Thailand lebih dulu
24 Februari 2026, 17:37 WIB
Modifikasi Harley-Davidson Road Glide ini hasil karya dari MWM Custom yang dipajang di IIMS 2026 lalu
24 Februari 2026, 16:28 WIB
Harga mulai Rp 200 jutaan, berikut rangkuman spesifikasi Mahindra Scorpio Pik Up yang bakal diimpor ke RI
24 Februari 2026, 15:10 WIB
Tata Yodha menjadi salah satu pikap yang akan diboyong Agrinas Pangan Nusantara untuk Koperasi Merah Putih
24 Februari 2026, 14:00 WIB
Perlu waktu lebih lama untuk memenuhi kebutuhan Agrinas, seperti persiapan komponen dari berbagai supplier
24 Februari 2026, 13:00 WIB
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti mudik gratis Jasa Marga, bisa mendaftarkan diri secara daring atau online
24 Februari 2026, 12:00 WIB
Mengurus SIM hilang menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk memastikan perjalanan mudik bisa lebih tenang
24 Februari 2026, 11:01 WIB
Jumlah ekspor mobil di Januari 2026 mengalami penurunan yang cukup besar karena jumlahnya mencapai ribuan unit