Wholesales Motor Baru di Januari 2026 Sentuh Setengah Juta Unit

KatadataOTO – Pasar motor baru di Indonesia langsung menunjukkan kinerja positif. Hal tersebut bisa dilihat pada pencapaian di Januari 2026.

Melansir laman resmi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada Selasa (10/02), distribusi kendaraan roda dua dari pabrik ke diler (wholesales) mencapai 577.763 unit untuk pasar domestik.

Angka di atas menunjukkan peningkatan 3,1 persen jika dibandingkan dengan 2025. Sebab pada Januari tahun lalu hanya 560.301 unit.

Sebuah pencapaian cukup positif. Mengingat di awal tahun kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Photo: Wahana Makmur Sejati

Sehingga para pabrikan harus bekerja keras. Seperti memberikan rangsangan kepada para konsumen di Tanah Air.

Di sisi lain, peningkatan wholesales motor baru di awal tahun tidak lepas dari diskon kendaraan roda dua yang diberikan pada Desember 2025.

Masyarakat yang ingin memboyong produk-produk dari Astra Honda Motor (AHM), Yamaha, Kawasaki sampai TVS baru terealisasi pada Januari 2026.

Sementara itu, pencapaian positif tidak hanya untuk kinerja pasar domestik saja. Namun turut terpancar pada ekspor.

Masih di laman resmi AISI, wholesales motor baru buat ekspor mencapai 52.924 unit pada awal tahun.

Meningkat 29,52 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu. Mengingat pada Januari 2025 hanya berkisar 40.878 unit saja.

Dengan pencapaian di atas, menandakan pasar motor baru cukup stabil di tengah berbagai rintangan yang ada.

Berbagai kendaraan roda dua dari Yamaha, Honda, Kawasaki, sampai TVS mampu menggoda masyarakat untuk membelanjakan uangnya.

Target AISI di 2026

Sebagai informasi, AISI telah menetapkan target penjualan kendaraan roda dua anyar untuk periode 2026.

Akan tetapi, angkanya naik tidak terlalu banyak. Tahun ini mereka ingin ada 6,7 juta unit motor baru terniagakan.

Angka di atas muncul setelah berbagai pertimbangan. Sebab pada 2026 situasinya belum pulih sepenuhnya.

Selain itu, masih ada kemungkinan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi batu sandungan.

Mengingat di sejumlah daerah, peraturan tersebut hanya bersifat sementara saja pada tahun lalu. Sehingga masih ada peluang untuk berubah kembali di 2026.