Simpang Siur Insentif Motor Listrik, ESDM: Perlu Perpres
03 September 2026, 07:00 WIB
Di samping pemerataan infrastruktur dan layanan purna jual, harga EV masih jadi tantangan elektrifikasi di RI
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Pemerintah Indonesia memiliki target mencapai NZE (Net Zero Emission) atau nol misi pada 2060 atau lebih cepat.
Ada beberapa langkah dilakukan buat mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah melalui dukungan insentif kendaraan ramah lingkungan agar semakin diminati masyarakat.
Perlu diketahui pemerintah memberikan insentif untuk sejumlah model yang memenuhi persyaratan.
Paling terjangkau ada Wuling Air ev di angka Rp 184 jutaan. Hanya saja, mobil listrik di jangkauan harga itu sangat terbatas modelnya.
Misal untuk model dengan konfigurasi tiga baris 7-seater, masih ditawarkan Rp 300 jutaan ke atas. Seperti BYD M6, dilego mulai Rp 383 jutaan.
Meskipun perkembangan elektrifikasi di Indonesia mulai terlihat, tantangan yang masih harus dihadapi adalah harga mobil listrik.
“Memang mobil listrik tidak murah. Masih mahal hitungannya,” kata Bebin Djuana, pengamat otomotif saat dihubungi KatadataOTO beberapa waktu lalu.
Ia menyorot naiknya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang ikut berperan membuat harga mobil listrik terdampak.
Padahal di tengah berbagai tantangan tahun ini, Bebin menilai intervensi pemerintah penting khususnya dalam menjaga penjualan mobil nasional tahun ini. Tidak terkecuali lini elektrifikasi.
“Ada pengecualian apa (kendaraan listrik dari PPN)? Tidak. Ini yang aneh,” ungkap dia.
Besaran insentif dari pemerintah untuk mobil listrik adalah 10 persen. Pada kebijakan tahun lalu, artinya konsumen hanya perlu menanggung PPN satu persen.
Namun dengan adanya kenaikan, maka pajak yang perlu dibayarkan oleh konsumen menjadi dua persen.
Sedangkan buat mobil hybrid insentifnya lebih kecil yakni tiga persen. Artinya total PPN ditanggung konsumen adalah sembilan persen.
“Di negara manapun, pemerintahnya turun tangan untuk membantu supaya rakyatnya bisa beralih (ke kendaraan elektrifikasi),” ucap Bebin.
Sebelumnya ia menyarankan bahwa besaran PPN bisa diturunkan untuk seluruh mobil dijual di harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Sehingga daya beli masyarakat dapat kembali bergairah.
Diturunkannya persentase PPN dinilai mampu membangkitkan geliat otomotif sekaligus membantu proses adopsi kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun mobil hybrid di dalam negeri.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
03 September 2026, 07:00 WIB
31 Agustus 2026, 09:00 WIB
30 Agustus 2026, 09:00 WIB
26 Agustus 2026, 19:38 WIB
23 Agustus 2026, 12:02 WIB
Terkini
03 September 2026, 07:00 WIB
Pemberian insentif motor listrik masih belum menemui kepastian di September 2026, Kementerian ESDM buka suara
03 September 2026, 06:00 WIB
SIM keliling Bandung bisa dimanfaatkan jika Anda ingin memperpanjang masa berlaku dokumen berkendara hari ini
03 September 2026, 06:00 WIB
Ganjil Genap Jakarta hari ini kembali dimulai sejak pukul 06.00 WIB dan sistem hadir kembali sore 16.00 WIB
03 September 2026, 06:00 WIB
SIM keliling Jakarta dapat melayani perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi, berikut lokasinya
02 September 2026, 19:52 WIB
Pertamina menaikan harga BBM jenis Pertamax Green menjadi Rp 19.150 per liter yang berlaku mulai hari ini
02 September 2026, 15:00 WIB
Lombardi Auto Indonesia kembali menghadirkan inovasi terbarunya melalui unit Toyota HiAce Premio Ultimate
02 September 2026, 13:23 WIB
Belum lama ini Kaspersky melaporkan bahwa, head unit android yang ada pada mobil berpotensi diserang malware
02 September 2026, 09:00 WIB
Mobil konsep Hyundai Boulder kian dekat diproduksi massal, begini tampilan konsep dan paten desainnya