BYD Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat, Jualan Masih Lancar
12 Juni 2026, 13:00 WIB
Di samping pemerataan infrastruktur dan layanan purna jual, harga EV masih jadi tantangan elektrifikasi di RI
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Pemerintah Indonesia memiliki target mencapai NZE (Net Zero Emission) atau nol misi pada 2060 atau lebih cepat.
Ada beberapa langkah dilakukan buat mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah melalui dukungan insentif kendaraan ramah lingkungan agar semakin diminati masyarakat.
Perlu diketahui pemerintah memberikan insentif untuk sejumlah model yang memenuhi persyaratan.
Paling terjangkau ada Wuling Air ev di angka Rp 184 jutaan. Hanya saja, mobil listrik di jangkauan harga itu sangat terbatas modelnya.
Misal untuk model dengan konfigurasi tiga baris 7-seater, masih ditawarkan Rp 300 jutaan ke atas. Seperti BYD M6, dilego mulai Rp 383 jutaan.
Meskipun perkembangan elektrifikasi di Indonesia mulai terlihat, tantangan yang masih harus dihadapi adalah harga mobil listrik.
“Memang mobil listrik tidak murah. Masih mahal hitungannya,” kata Bebin Djuana, pengamat otomotif saat dihubungi KatadataOTO beberapa waktu lalu.
Ia menyorot naiknya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang ikut berperan membuat harga mobil listrik terdampak.
Padahal di tengah berbagai tantangan tahun ini, Bebin menilai intervensi pemerintah penting khususnya dalam menjaga penjualan mobil nasional tahun ini. Tidak terkecuali lini elektrifikasi.
“Ada pengecualian apa (kendaraan listrik dari PPN)? Tidak. Ini yang aneh,” ungkap dia.
Besaran insentif dari pemerintah untuk mobil listrik adalah 10 persen. Pada kebijakan tahun lalu, artinya konsumen hanya perlu menanggung PPN satu persen.
Namun dengan adanya kenaikan, maka pajak yang perlu dibayarkan oleh konsumen menjadi dua persen.
Sedangkan buat mobil hybrid insentifnya lebih kecil yakni tiga persen. Artinya total PPN ditanggung konsumen adalah sembilan persen.
“Di negara manapun, pemerintahnya turun tangan untuk membantu supaya rakyatnya bisa beralih (ke kendaraan elektrifikasi),” ucap Bebin.
Sebelumnya ia menyarankan bahwa besaran PPN bisa diturunkan untuk seluruh mobil dijual di harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Sehingga daya beli masyarakat dapat kembali bergairah.
Diturunkannya persentase PPN dinilai mampu membangkitkan geliat otomotif sekaligus membantu proses adopsi kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun mobil hybrid di dalam negeri.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
12 Juni 2026, 13:00 WIB
06 Juni 2026, 19:00 WIB
06 Juni 2026, 08:54 WIB
05 Juni 2026, 17:00 WIB
04 Juni 2026, 11:00 WIB
Terkini
14 Juni 2026, 20:00 WIB
BYD Dolphin PHEV merupakan salah satu strategi BYD menembus pasar Eropa, tawarkan alternatif EV yang menarik
14 Juni 2026, 18:27 WIB
Menurut Kawasaki, proses perancangan dan pengembangan Brusky 125 sepenuhnya dilakukan oleh Modenas Malaysia
13 Juni 2026, 21:35 WIB
Astra Honda Racing Team sukses di race pertama ARRC Motegi, Jepang dengan membawa dua podium via Herjun dan Irfan
13 Juni 2026, 20:27 WIB
Nama Hyundai Staria Hybrid telah terdaftar di laman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026
13 Juni 2026, 18:28 WIB
Menurut Pindad, masalah yang terjadi pada mobil kepresidenan Prabowo terjadi pada awal-awal penggunaan
13 Juni 2026, 07:38 WIB
Ajang Daihatsu National SMK Skill Contest merupakan kompetisi untuk menyiapkan generasi mendatang tahan banting
12 Juni 2026, 23:51 WIB
BYD M6 DM akan bersaing di kelas MPV ramah lingkungan lain di Indonesia mengandalkan harga dan teknologinya
12 Juni 2026, 22:24 WIB
MPMX kembali menggelar program MPM Bisa untuk memberdayakan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia