Pemerintah Klaim Penghentian Insentif Bisa Pacu Pembangunan Pabrik
16 Desember 2025, 15:00 WIB
Di samping pemerataan infrastruktur dan layanan purna jual, harga EV masih jadi tantangan elektrifikasi di RI
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Pemerintah Indonesia memiliki target mencapai NZE (Net Zero Emission) atau nol misi pada 2060 atau lebih cepat.
Ada beberapa langkah dilakukan buat mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah melalui dukungan insentif kendaraan ramah lingkungan agar semakin diminati masyarakat.
Perlu diketahui pemerintah memberikan insentif untuk sejumlah model yang memenuhi persyaratan.
Paling terjangkau ada Wuling Air ev di angka Rp 184 jutaan. Hanya saja, mobil listrik di jangkauan harga itu sangat terbatas modelnya.
Misal untuk model dengan konfigurasi tiga baris 7-seater, masih ditawarkan Rp 300 jutaan ke atas. Seperti BYD M6, dilego mulai Rp 383 jutaan.
Meskipun perkembangan elektrifikasi di Indonesia mulai terlihat, tantangan yang masih harus dihadapi adalah harga mobil listrik.
“Memang mobil listrik tidak murah. Masih mahal hitungannya,” kata Bebin Djuana, pengamat otomotif saat dihubungi KatadataOTO beberapa waktu lalu.
Ia menyorot naiknya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang ikut berperan membuat harga mobil listrik terdampak.
Padahal di tengah berbagai tantangan tahun ini, Bebin menilai intervensi pemerintah penting khususnya dalam menjaga penjualan mobil nasional tahun ini. Tidak terkecuali lini elektrifikasi.
“Ada pengecualian apa (kendaraan listrik dari PPN)? Tidak. Ini yang aneh,” ungkap dia.
Besaran insentif dari pemerintah untuk mobil listrik adalah 10 persen. Pada kebijakan tahun lalu, artinya konsumen hanya perlu menanggung PPN satu persen.
Namun dengan adanya kenaikan, maka pajak yang perlu dibayarkan oleh konsumen menjadi dua persen.
Sedangkan buat mobil hybrid insentifnya lebih kecil yakni tiga persen. Artinya total PPN ditanggung konsumen adalah sembilan persen.
“Di negara manapun, pemerintahnya turun tangan untuk membantu supaya rakyatnya bisa beralih (ke kendaraan elektrifikasi),” ucap Bebin.
Sebelumnya ia menyarankan bahwa besaran PPN bisa diturunkan untuk seluruh mobil dijual di harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Sehingga daya beli masyarakat dapat kembali bergairah.
Diturunkannya persentase PPN dinilai mampu membangkitkan geliat otomotif sekaligus membantu proses adopsi kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun mobil hybrid di dalam negeri.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
16 Desember 2025, 15:00 WIB
16 Desember 2025, 10:00 WIB
15 Desember 2025, 17:00 WIB
15 Desember 2025, 16:00 WIB
15 Desember 2025, 15:00 WIB
Terkini
16 Desember 2025, 17:00 WIB
BYD menyiapkan dua model mobil baru yang mengincar pasar global di kuartal pertama 2026, ada sedan dan SUV
16 Desember 2025, 16:00 WIB
Maxus menjual dua model MPV listrik mewah, namun angka penjualannya masih tertinggal jauh dari Denza
16 Desember 2025, 15:00 WIB
Meski tanpa insentif pemerintah optimis produsen mobil tetap mau berinvestasi dengan membangun pabrik di Indonesia
16 Desember 2025, 14:00 WIB
Salah satu produk Mitsubishi Fuso, yakni Canter tengah mengikuti pengujian Biodiesel B50 dari pemerintah
16 Desember 2025, 13:00 WIB
Per November 2025 angka wholesales LSUV mengalami penurunan tipis, namun Toyota Rush catat tren positif
16 Desember 2025, 12:00 WIB
UD Trucks siap menyongsong 2026 dengan beberapa strategi untuk meningkatkan masa depan logistrik Indonesia
16 Desember 2025, 11:00 WIB
Ajang Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung akhir pekan lalu juga menampilkan Gran Max modif yang tampil ciamik
16 Desember 2025, 10:00 WIB
Gaikindo tampak menanti adanya stimulus ataupun insentif otomotif untuk bantu penjualan mobil baru di 2026