MG S5 EV Diklaim Terpesan 2000 Unit, Masih Ada Harga Khusus
05 Juli 2026, 19:42 WIB
Di samping pemerataan infrastruktur dan layanan purna jual, harga EV masih jadi tantangan elektrifikasi di RI
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Pemerintah Indonesia memiliki target mencapai NZE (Net Zero Emission) atau nol misi pada 2060 atau lebih cepat.
Ada beberapa langkah dilakukan buat mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah melalui dukungan insentif kendaraan ramah lingkungan agar semakin diminati masyarakat.
Perlu diketahui pemerintah memberikan insentif untuk sejumlah model yang memenuhi persyaratan.
Paling terjangkau ada Wuling Air ev di angka Rp 184 jutaan. Hanya saja, mobil listrik di jangkauan harga itu sangat terbatas modelnya.
Misal untuk model dengan konfigurasi tiga baris 7-seater, masih ditawarkan Rp 300 jutaan ke atas. Seperti BYD M6, dilego mulai Rp 383 jutaan.
Meskipun perkembangan elektrifikasi di Indonesia mulai terlihat, tantangan yang masih harus dihadapi adalah harga mobil listrik.
“Memang mobil listrik tidak murah. Masih mahal hitungannya,” kata Bebin Djuana, pengamat otomotif saat dihubungi KatadataOTO beberapa waktu lalu.
Ia menyorot naiknya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang ikut berperan membuat harga mobil listrik terdampak.
Padahal di tengah berbagai tantangan tahun ini, Bebin menilai intervensi pemerintah penting khususnya dalam menjaga penjualan mobil nasional tahun ini. Tidak terkecuali lini elektrifikasi.
“Ada pengecualian apa (kendaraan listrik dari PPN)? Tidak. Ini yang aneh,” ungkap dia.
Besaran insentif dari pemerintah untuk mobil listrik adalah 10 persen. Pada kebijakan tahun lalu, artinya konsumen hanya perlu menanggung PPN satu persen.
Namun dengan adanya kenaikan, maka pajak yang perlu dibayarkan oleh konsumen menjadi dua persen.
Sedangkan buat mobil hybrid insentifnya lebih kecil yakni tiga persen. Artinya total PPN ditanggung konsumen adalah sembilan persen.
“Di negara manapun, pemerintahnya turun tangan untuk membantu supaya rakyatnya bisa beralih (ke kendaraan elektrifikasi),” ucap Bebin.
Sebelumnya ia menyarankan bahwa besaran PPN bisa diturunkan untuk seluruh mobil dijual di harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Sehingga daya beli masyarakat dapat kembali bergairah.
Diturunkannya persentase PPN dinilai mampu membangkitkan geliat otomotif sekaligus membantu proses adopsi kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun mobil hybrid di dalam negeri.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
05 Juli 2026, 19:42 WIB
05 Juli 2026, 13:33 WIB
03 Juli 2026, 21:55 WIB
03 Juli 2026, 17:00 WIB
03 Juli 2026, 07:58 WIB
Terkini
06 Juli 2026, 06:25 WIB
Fasilitas SIM keliling Jakarta kembali dibuka hari ini 6 Juli 2026, berikut lokasi dan persyaratannya
06 Juli 2026, 06:24 WIB
SIM keliling Bandung kembali beroperasi melayani masyarakat yang ingin mengurus dokumen berkendara hari ini
06 Juli 2026, 06:00 WIB
Hari ini aturan ganjil genap Jakarta kembali berlaku untuk bisa mengurangi tingkat kemacetan parah di Ibu Kota
05 Juli 2026, 19:42 WIB
Untuk harga khusus pembelian MG S5 EV dengan banderol Rp 333,9 juta diperpanjang hingga 30 September 2026
05 Juli 2026, 16:57 WIB
Ofero Carria 1 hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di kesehariannya
05 Juli 2026, 13:33 WIB
Asosiasi Mobil Bekas Indonesia atau AMBI mengungkapkan alasan mobil listrik bekas cepat terjual di Ibu kota
05 Juli 2026, 07:28 WIB
Tingkat Komponen Dalam Negeri mobil listrik Xpeng X9 dan G6 teranyar bakal di atas 40 persen di masa mendatang
04 Juli 2026, 21:00 WIB
AHM memberikan sejumlah penyegaran pada Honda Monkey, meliputi sejumlah opsi kelir dan motif jok baru