Penyebab Kendaraan Listrik Tidak Perbesar Pasar Mobil Indonesia

KatadataOTO – Adanya insentif untuk kendaraan listrik tidak serta merta membuat pasar mobil mengalami peningkatan dan cenderung jalan di tempat. Bahkan pasar otomotif terus diterpa tekanan sepanjang tahun sehingga penjualan mengalami penurunan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Wholesales mobil baru Januari – September mencapai 633.218 unit. Padahal pada periode serupa tahun lalu, sudah ada 755.778 unit.

Situasi tersebut tidak berbeda jauh dengan Retail Sales yang mengalami penurunan menjadi hanya 657.223 unit. Catatan itu turun jauh dibandingkan Januari-September 2023 sebesar 746.246 unit.

“Pasar tidak tumbuh karena daya beli masyarakat turun. Gaikindo pun melihat tren tersebut sehingga mereka menurunkan target penjualan di 2024,” ungkap Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia (01/11).

Photo : KatadataOTO

Ia pun optimis bahwa pasar otomotif Indonesia bisa membaik tahun depan. Terlebih segmen kendaraan listrik dapat lebih bergerak positif.

“Memang masih banyak tugas yang harus diselesaikan berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik. Tapi ketika Indonesia sudah memiliki baterai produksi dalam negeri maka pasar akan lebih baik,” tegasnya

Hal ini karena harga kendaraan listrik bakal menjadi lebih kompetitif sehingga semakin terjangkau oleh masyarakat.

Guna memastikan sektor otomotif membaik, maka pemerintah tengah mengkaji untuk memperpanjang sejumlah insentif. Termasuk buat kendaraan listrik yang selama ini dinilai cukup efektif.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya permintaan kendaraan listrik tidak kepas dari insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) buat Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB). Pasalnya harga mobil jadi lebih terjangkau.

Photo : KatadataOTO

“Insentif terkait PPN DTP adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah karena kendaraan dipakai masyarakat bermobilitas. Kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (03/11).

Namun dirinya harus membahasnya dengan Kementerian Keuangan guna menentukan waktu serta jumlah unit yang bisa mendapatkan insentif. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.