Pembatasan Pembelian Pertalite Dimulai Hari Ini

KatadataOTO – Merespons situasi ekonomi dan global terkini, pemerintah menerapkan sejumlah penyesuaian kebijakan sebagai bagian dari upaya kemandirian energi.

Pembatasan jumlah pembelian bahan bakar minyak (BBM) bensin maupun solar bersubsidi jadi satu solusi yang bakal diterapkan.

Perlu diketahui ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan agar bisa membeli bensin bersubsidi. Misalnya, kapasitas mesin kendaraan maksimal 1.400 cc.

Para pelanggan yang memenuhi persyaratan bakal mendapatkan kode QR buat ditunjukkan ke petugas SPBU saat akan membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Photo: Antara

Namun dengan krisis energi yang masih terjadi, pemerintah akan mengatur secara ketat penggunaan BBM subsidi khusus mobil pribadi.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan barcode MyPertamina, batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui konferensi pers virtual, Selasa (31/03).

Airlangga menegaskan, kebijakan itu tidak berlaku buat kendaraan umum maupun truk dan bus yang masih beroperasi.

Bicara soal harga, BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan harga di 1 April 2026. Sama halnya dengan bensin nonsubsidi.

Oleh karena itu masyarakat tetapi diimbau untuk tidak melakukan panic buying dan tidak serta merta mempercayai informasi yang beredar.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Setneg, Rabu (01/04).

Pemerintah juga disebut akan tetap memastikan ketersediaan BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut diharapkan dapat jadi acuan bagi para pengguna kendaraan bermotor agar tetap tenang.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegas dia.

Photo: Antara

Sebagai informasi, pemerintah turut memberlakukan kebijakan lain sebagai langkah preventif menghadapi krisis energi.

Ini termasuk kebijakan work from home atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu ada pengurangan kendaraan dinas dan juga perjalanan dalam negeri maupun luar negeri.

Apabila dilakukan secara optimal, maka total potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut bisa mencapai Rp 6,2 triliun dari kompensasi BBM.