Luhut Yakin Indonesia Tidak Impor BBM Fosil di 2045

TRENOTO – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan pemerintah tengah mengembangkan potensi minyak kelapa sawit sebagai alternatifnya. Tidak heran bila Luhut yakin Indonesia tidak impor BBM fosil di 2045.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari lima pilar ekonomi hijau yang digencarkan Indonesia. Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon termasuk adopsi kendaraan listrik, industri hijau dan carbon sinks (meliputi carbon capture serta carbon offset market).

“Kami sedang mengembangkan minyak kelapa sawit karena dipercaya pada 2045 jumlah produksinya sekitar 100 juta ton. 30 persen akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persen bisa dibuat etanol sehingga kita tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," ungkapnya.

Photo : Pertamina

Lebih lanjut Menko Luhut juga menyebut percepatan pencapaian net zero emission 2060 didorong melalui transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Dengan demikian kebutuhan bahan bakar alternatif akan semakin tinggi.

"Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang," katanya.

Baca juga : Uji Jalan Solar B40 Selesai Desember 2022, Siap Jadi Pilihan Baru

Dilansir Antara, Pemerintah Indonesia pun telah melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar tingkat produktivitas bisa ditingkatkan dari 2.3 ton per hektare menjadi 8 hingga 10 ton per hektare dalam 10 atau 15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit.

Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan mengurangi impor bahan bakar fosil khususnya diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi.

Photo : Antara

"Indonesia sudah membangun kolaborasi dengan Malaysia, saya rasa 74 persen akan berasal dari dua negara ini," kata Menko Luhut.

Penerapan bahan bakar alternatif sendiri sebenarnya sudah dilakukan pemerintah secara bertahap. Salah satunya adalah dengan aturan B30 yang sudah berjalan saat ini kemudian ditingkatkan menjadi B35 pada Februari mendatang.