Jokowi Sebut Belum Ada Rapat Soal Pembatasan BBM Subsidi

KatadataOTO – Isu pembatasan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tengah ramai dibahas. Rencananya hal tersebut bakal dilakukan mulai 17 Agustus 2024.

Membuat masyarakat khawatir dengan wacana itu. Sebab Pertalite serta Biosolar hanya akan diberikan ke yang membutuhkan, jadi tidak ke sembarang orang.

Akan tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan jika sejauh ini pemerintah belum membahas rencana tentang pembatasan BBM subsidi.

“Belum ada pemikirian ke sana (pembatasan BBM subsidi), belum rapat juga,” ujar Jokowi di Antara, Selasa (16/7).

Photo : Pertamina

Hal senada turut dikatakan oleh Arifin Tasrif, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Dia memastikan tidak ada pembatasan BBM subsidi bulan depan.

Arifin menuturkan kalau pemerintah tengah mengumpulkan data untuk program BBM subsidi. Hal ini agar lebih tepat sasaran lagi penerimanya.

“Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tetapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM bersubsidi,” ungkap Arifin.

Arifin kemudian menjelaskan jika revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sedang diproses.

Sebelumnya wacana pembatasan BBM subsidi sempat dilontarkan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Kita berharap di 17 Agustus sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak menerima subsidi dapat dikurangi,” ucap Luhut.

Ia memaparkan bahwa permasalahan penggunaan bensin berhubungan dengan defisit APBN 2024 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Apabila regulasi tersebut diperketat maka pemerintah mampu menghemat pengeluaran.

Selain bahan bakar minyak ia mengungkapkan pemerintah juga ingin mendorong bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin yang ramah lingkungan.

Diyakini bahwa bioetanol dapat mengurangi kadar polusi udara kemudian tingkat sulfurnya lebih tergolong lebih rendah.

Photo : TrenOto

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut),” tegas Luhut.

Di sisi lain Erick Thohir, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 soal pembatasan pembelian BBM subsidi.

Diharapkan subsidi tidak lagi disalahgunakan karena seharusnya ditujukan buat masyarakat kelas bawah. Namun ia menegaskan BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan.