Toyota Berharap Bantuan Pemerintah Atasi Tarif Impor Mobil di Meksiko
07 Januari 2026, 12:00 WIB
Toyota akui pasar otomotif tahun depan akan penuh tantangan karena adanya kenaikan pajak di berbagai sektor
Oleh Adi Hidayat
KatadataOTO – Meski tetap optimis tetapi Toyota mengakui bahwa pasar otomotif di 2024 akan berat. Pasalnya pemerintah berencana untuk menaikkan pajak di berbagai bidang sehingga berimbas pada kenaikan harga kendaraan bermotor.
Salah satu pungutan yang bakal naik adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke 12 persen dan opsen. Keduanya dipercaya bakal menjadi batu sandungan industri karena bakal berdampak pada harga jual kendaraan.
“Pasar otomotif tahun cukup menatang. Terlebih opsen yang sebelumnya kami kira tidak menaikkan nilai karena hanya memindahkan porsi dari pemerintah provinsi ke kota dan kabupaten ternyata sebaliknya sehingga terjadi kenaikan,” ungkap Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) pada media (13/12).
Kenaikan harga pun berpotensi membuat masyarakat menunda untuk membeli kendaraan khususnya mobil. Pasalnya harga jual bakal mengalami peningkat.
Walau ada keringanan karena DKI Jakarta tidak menerapkan opsen, daerah lain dikabarkan tetap akan menjalankannya. Sehingga dampaknya bakal mempengaruhi pertumbuhan pasar otomotif nasional.
“Market DKI Jakarta itu sekarang hanya 20 persen dari total pasar nasional. Jadi 80 persen lainnya kemungkinan bakal tetap ada kenaikan,” tambahnya kemudian.
SItuasi tersebut pun membuat Toyota menyampaikan banyak masukan ke Gaikindo dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah agar kenaikan pajak bisa ditunda hingga situasi perekonomian membaik.
“Harapannya efektivitas dari pajak ini bisa dievaluasi karena kami paham bahwa pemerintah butuh dana untuk beragam keperluan. Tapi bagaimana pun juga sebaiknya diseimbangkan dengan industri otomotif nasional,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian, Anton tetap mengapresiasi pemerintah baik pusat maupun daerah telah berdiskusi terkait hal ini. Ia bahkan mendapat informasi bahwa para pembuat kebijakan tengah menggodok beberapa penyesuaian agar keputusannya tidak memberikan dampak negatif di masyarakat.
“Karena bisa dilihat bagaimana dampak di negara lain khususnya di Asia Tenggara seperti Vietnam serta Thailand. Karena pasarnya turun dan kompetisinya ketat akhirnya berdampak negatif terhadap industri otomotif,” tambahnya kemudian.
Sebelumnya diberitakan bahwa opsen pajak akan mulai berjalan pada 5 Januari 2025. Namun Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jakarta kebijakan tersebut tidak diberlakukan.
Hal ini disebabkan opsen PKB serta BBNKB hanya berlaku untuk daerah-daerah di bawah provinsi (tingkat kabupaten/kota). Sementara DKI Jakarta tidak memiliki kabupaten sehingga aturan itu tidak bisa diterapkan.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
07 Januari 2026, 12:00 WIB
06 Januari 2026, 21:00 WIB
06 Januari 2026, 12:00 WIB
06 Januari 2026, 10:00 WIB
06 Januari 2026, 07:00 WIB
Terkini
07 Januari 2026, 12:00 WIB
Ekspor mobil Toyota buatan Indonesia terancam turun akibat kebijakan sistem proteksi yang dilakukan pemerintah Meksiko
07 Januari 2026, 11:00 WIB
Honda optimis penghapusan pajak penghasilan buat sebagian masyarakat bisa membuat pasar otomotif tumbuh
07 Januari 2026, 10:00 WIB
Subsidi motor listrik terbukti tidak hanya pemanis saja, namun menjadi penggerak bagi pasar EV di Tanah Air
07 Januari 2026, 09:00 WIB
Beberapa harga motor matic murah Yamaha terpantau mengalami kenaikan dengan besaran bervariasi di Januari
07 Januari 2026, 08:00 WIB
Daihatsu Rocky Hybrid belum mengalami penyesuaian harga di Januari 2026, sudah mulai dikirim ke konsumen
07 Januari 2026, 07:00 WIB
Terlihat empat siluet mobil di laman resmi Omoda Indonesia, salah satunya diduga SUV hybrid Omoda O9
07 Januari 2026, 06:44 WIB
Untuk mengurus dokumen berkendara, masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran SIM keliling Bandung hari ini
07 Januari 2026, 06:44 WIB
SIM keliling Jakarta tersebar di lima lokasi berbeda sekitar Ibu Kota, memudahkan pemohon memperpanjang SIM