KPK Sebut Banyak LHKPN Diisi Asal, Fortuner Ditulis Hanya Rp 6 Juta

KatadataOTO – LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tengah menjadi sorotan. Sebab banyak pejabat yang dinilai asal-asalan dalam mengisinya.

Seperti harga mobil dicantumkan oleh mereka disebut tidak benar. Jumlahnya sangat jauh dari banderol asli di pasaran.

“Pengisian LHKPN kadang banyak amburadul, ada Toyota Fortuner dicantumkan seharga Rp 6 juta,” ujar Nawawi Pomolangi, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sementara di akun YouTube MA (Mahkamah Agung) pada Rabu (11/12).

Nawawi pun langsung menanyakan apakah jumlah tersebut benar. Sebab LHKPN dinilai cukup penting bagi para pejabat negara.

Photo : Antara

Sehingga harus diisi dengan benar dan serius. Menurut dia LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat di Tanah Air.

Apalagi dia menceritakan bahwa KPK sudah sering menemukan kasus seperti ini. Terendus ada ketidak jujuran dalam pengisian.

“Itu LHKPN begitu berbeda apa yang dicantumkan dan kami temukan. Jungkir balik faktanya serta ada ratusan bahkan lebih,” lanjut Nawawi.

Ketua KPK tersebut menuturkan, kalau mereka sering melakukan survei kepada pelapor LHKPN jika ada atau terendus hal mencurigakan.

“Lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang benar,” tegas dia.

Ia menjelaskan bahwa LHKPN menjadi bentuk instrumen pencegahan korupsi di Indonesia. Sebab belakangan banyak pejabat terjerat kasus tersebut.

Oleh sebab itu dia meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kasus ini. Sehingga ke depan bisa diminimalisir lagi.

“Kita ada tiga case yang kami ajukan lahir dari soal LHKPN. Kebetulan mengenai flexing dan lain sebagainya, kami lakukan pemeriksaan pada kasus Rafael Alun juga Eko Darmanto,” pungkas Nawawi.

Sebagai informasi, para pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan setiap tahun. Di dalam terdiri dari sejumlah instrumen.

Photo : Istimewa

Seperti rumah dan bangunan, surat berharga, harta bergerak lain, alat transportasi juga mesin sampai ke hutang dimiliki harus dicantumkan.

Memang jika dilihat, terdapat sejumlah oknum yang terindikasi asal-asalan dalam mengisi LHKPN. Bila ditemukan maka tidak jarang malah menjadi sorotan publik.

“Kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN terindikasi penerapaan suap maupun gratifikasi,” Nawawi menutup perkataannya.