Gaikindo Minta SPKLU Diperbanyak oleh Pemerintah

Menurut Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo, ekosistemnya juga harus dikembangkan. Sebab sekarang ketersediaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) memang belum banyak.

Karenanya Gaikindo minta SPKLU diperbanyak lagi jumlahnya dan melibatkan banyak pihak. Hal ini agar masyarakat merasa nyaman menggunakan mobil listrik.

Photo : Shell

"Bantuannya sudah bagus insentif kendaraan listrik. Kalau ditambah nanti charging station ada di mana-mana dan lain-lain, orang kan makin yakin untuk beli," kata Jongkie di Antara, Kamis (22/6).

Jongkie mencontohkan, SPKLU dapat diperluas di area-area tertentu. Sebut saja seperti gedung pemerintah atau swasta, mal, area pertokoan hingga hotel.

Dengan tersebarnya SPKLU di banyak area, maka dapat mempermudah masyarakat untuk mengisi daya baterai kendaraan listrik di mana saja.

“Pasang yang murah saja, tidak perlu mahal. Tak usah fast charging karena orang berkantor dua jam rapat, kan bisa charging," tegasnya.

Jongkie juga menuturkan kalau pemerintah bisa memberikan keringanan melalui dibebaskannya bea masuk alat pengisian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Barang Mewah (PPnBM).

“Ya sudah swasta suruh ikut, hotel, mall serta lain sebagainya. Ini juga kan jadi ajang promosi gedung mereka," pungkas Jongkie.

Baca Juga: Suzuki Ertiga Hybrid Diskon Rp30 Juta di Jakarta Fair 2023

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bobby Gofar Umar selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian. Dia meminta Presiden Joko Widodo dan jajarannya buat mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

"Mudah-mudahan salah satu yang kami rekomendasikan ini, pemerintah (membuat) solusi agar bisa menyediakan tempat-tempat charging station. Investornya pasti akan datang buat bisnis di situ," ujar Bobby.

Jika hal tersebut berjalan maka banyak dampak positif dirasakan oleh pihak swasta. Misalnya menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke gedung-gedung yang memiliki fasilitas pengisian daya kendaraan listrik tadi.

Otomatis target Jokowi guna mempercepat penciptaan atas ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) nasional dapat terwujud.

Sehingga usaha pemerintah dalam mengurangi emisi gas buang maupun subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) bisa segera terlaksana.

Photo : TrenOto

Patut diketahui Jokowi memberikan insentif mobil listrik per 1 April 2023. Bantuan yang dimaksud yakni potongan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai berlaku hingga Desember 2023 dengan kuota 35.900 unit.

Lalu bagi masyarakat yang mau beli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar satu persen. Sedangkan 10 persen sisanya dibayarkan pemerintah.