Airlangga Nilai Harga Mobil Listrik Kini Makin Kompetitif

KatadataOTO – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah dengan memberi dukungan pada industri kendaraan listrik yang dinilai memiliki dampak besar terhadap penurunan polusi udara.

Ia pun menilai bahwa insentif yang diberikan pemerintah sudah mulai berdampak terhadap harga kendaraan listrik. Pasalnya semakin banyak pabrikan menawarkan dengan harga terjangkau.

“Makin lama makin banyak dan harganya semakin bersaing. Nah ini penting guna mengurangi emisi karbon terutama Indonesia sudah berkomitmen untuk berkontribusi,” ungkapnya di Tangerang (01/12).

Namun insentif tersebut bakal segera berakhir sehingga pabrikan pun mempertanyakan apakah program bisa diperpanjang atau tidak. Pasalnya ini akan menentukan harga jual kendaraan di masa depan.

Photo : KatadataOTO

“Belum dibahas tapi untuk otomotif sedang dilihat realiasinya. Tentu buat mobil listrik harganya harus lebih kompetitif dulu karena kalau tidak maka tak bersaing karena konsymen tidak memilih,” tambahnya kemudian.

Sementara itu terkait insentif mobil hybrid, dirinya enggan berkomentar. Terlebih saat ini negara memang lebih fokus untuk mengembangkan kendaraan listrik.

“Yang penting buat dulu, jangan nanya insentif terus. Negara butuh pendapatan dan kita sudah sering memberi fasilitas pada sektor otomotif termasih PPnBM DTP,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa selama ini pembelian kendaraan listrik diberikan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Program tersebut membuat masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan mobil listrik karena harganya jadi bersaing. Namun insentif itu memiliki batas waktu dan seharusnya selesai pada akhir tahun.

Photo : KatadataOTO

Perpanjangan program pun dikabarkan bakal dibicarakan karena dinilai efektif. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan sejumlah instansi termasuk Kementerian Keuangan akan

Mereka akan menentukan waktu serta jumlah unit yang bisa mendapatkan insentif. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan.