Chery Tanggapi Wacana Pemerintah Longgarkan Kebijakan TKDN

Bicara soal dampak pelonggaran TKDN, pihak Chery meyakini keputusan pemerintah tetap akan memperhatikan berbagai pihak. 

“Bisa jadi, TKDN mungkin dilonggarkan, tetapi kemudian pemerintah mengerahkan insentif tertentu. Tetapi masih terlalu dini untuk berkomentar,” tegas Budi.

TKDN menjadi salah satu faktor penting harus dipenuhi manufaktur khususnya mobil listrik dan hybrid apabila ingin memperoleh insentif pajak.

Khusus mobil listrik atau BEV (Battery Electric Vehicle), potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diterapkan 10 persen sedangkan HEV (Hybrid Electric Vehicle) sebesar tiga persen.

Photo : KatadataOTO

Minimal TKDN yang harus dikantongi BEV dan HEV apabila ingin menikmati subsidi adalah 40 persen. Kebijakan tersebut berlaku sampai akhir 2025.

Lalu ada insentif juga untuk manufaktur apabila masih mengimpor kendaraan, dengan syarat komitmen investasi dan melakukan produksi sesuai jumlah yang diimpor ke dalam negeri.

Beberapa merek yang menikmati skema insentif tersebut adalah BYD (Build Your Dreams) dan Citroen.

Alasan Presiden Mau Longgarkan TKDN

Dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto tengah mencari cara antisipasi dampak negatif aturan tarif impor terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Photo : KatadataOTO

Menurut Prabowo, regulasi TKDN yang dipaksakan mengakibatkan pasar Indonesia jadi tidak kompetitif. Jadi perlu dibuat lebih fleksibel.

Kemudian dia juga ingin melakukan deregulasi atau penghapusan kebijakan apabila tidak lagi efektif.

“Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya sudahlah realistis. TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Presiden.