Periklindo Sebut Kendaraan Niaga Listrik Juga Butuh Insentif

KatadataOTO – Pemerintah terus menggenjot adopsi mobil listrik di Indonesia, seperti dengan memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik ( EV ).

Bantuan tersebut diberikan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun pada 2026, insentif mobil listrik tidak lagi diberikan.

Kendati demikian, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia ( Periklindo ) meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kendaraan roda empat setrum.

Mereka ingin Presiden Prabowo Subianto beserta para menteri, juga mengucurkan bantuan untuk segmen kendaraan niaga listrik .

Foto: Laksana

"Ke depan harus memikirkan bagaimana mobilitas masa depan. Pemerintah juga harus memperhatikan memberikan insentif pada kendaraan listrik komersial," ungkap Moeldoko, Ketua Umum Periklindo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Moeldoko penggunaan EV bukan hanya sekedar transisi, tetapi juga transformasi secara menyeluruh.

Terlebih lagi jika pemerintah Indonesia, ingin mengurangi subsidi BBM dan emisi karbon dioksida di Tanah Air.

“Selama ini hanya mobil penumpang saja (yang diberikan insentif), ini perlu kita dorong,” tutur Moeldoko.

Lebih jauh kendaraan niaga listrik dinilai memiliki kontribusi cukup besar, dalam menurunkan polusi serta mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

Mengingat sampai sekarang, banyak armada truk maupun bus yang masih menggunakan bahan bakar fosil serta menghasilkan emisi CO2.

Karena itu Ketua Umum Periklindo tersebut, meminta kendaraan niaga listrik juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Harapan kami karena biaya logistik dan rantai pasok masih relatif tinggi, insentif bisa menekan biaya itu,” tegas Moeldoko.

Kemudian pemberian insentif untuk kendaraan niaga listrik, juga dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya operasional di sektor transportasi dan logistik.

Pasalnya biaya rantai pasok logistik di Indonesia dinilai masih relatif tinggi. Penggunaan kendaraan listrik di sektor tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran.

Terutama dalam armada operasional yang membutuhkan mobilitas tinggi, seperti bus antarkota dan antar provinsi.

Foto: KatadataOTO

“Kami menyampaikan kepada pemerintah kalau ada pemberian insentif, kendaraan komersial dimasukkan. Bentuknya bisa sama dengan kendaraan penumpang, yaitu pengurangan pajak,” pungkas dia.

Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor logistik mempunyai dorongan tambahan untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

Periklindo berharap pemerintah mempertimbangkan kebutuhan elektrifikasi kendaraan komersial dalam kebijakan insentif di kemudian hari.