Catat Lokasi SIM Keliling Bandung 9 Oktober, Terakhir Pekan Ini
09 Oktober 2026, 06:00 WIB
Belum lama seorang masyarakat bernama Jangkung Sido Sentosa mengaku keberatan jika SIM mati harus bikin baru
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebuah kewajiban bagi pengendara. Sebab jadi bukti kalau Anda sudah kompeten membawa motor atau mobil.
Selain itu masyarakat juga wajib memperhatikan masa berlaku SIM, jangan sampai mati atau kedaluwarsa.
Jika hal tersebut terjadi, maka Anda akan diwajibkan membuat SIM baru di kantor Samsat terdekat.
Akan tetapi, aturan tersebut dinilai memberatkan keuangan masyarakat. Bahkan disebut membuka celah pungutan liar (pungli).
Gugatan tersebut diajukan oleh Jangkung Sido Sentosa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Permohonan 310/PUU-XXIV/2026.
Di dalamnya dijelaskan bahwa Jangkung menyampaikan perbaikan permohonan pengujian materi Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Jangkung dalam petitumnya ingin SIM yang telah kedaluwarsa dapat diperpanjang, selama belum melampaui masa tenggang satu tahun.
“Menyatakan frasa ‘dapat diperpanjang’ dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dapat diperpanjang,” ungkap Jangkung di laman resmi Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/09).
Lebih jauh dijelaskan, Jangkung menyebutkan bahwa dia terdata sebagai Desil 5 dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan klarifikasi sistemik serta regulasi jaminan sosial nasional, kelompok Desil 1 sampai 5 secara yuridis-administratif diakui oleh negara sebagai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau rentan (vulnerable group).
Sehingga kelompok tersebut memerlukan intervensi serta perlindungan negara ,sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Berangkat dari fakta itu, Jangkung merasa aturan SIM mati harus bikin baru memberatkannya secara finansial.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
09 Oktober 2026, 06:00 WIB
09 Oktober 2026, 06:00 WIB
08 Oktober 2026, 06:00 WIB
08 Oktober 2026, 06:00 WIB
07 Oktober 2026, 06:08 WIB
Terkini
28 Oktober 2026, 16:13 WIB
Rangkaian seri GIIAS berlanjut, kini GIIAS Makassar 2026 resmi dibuka diramaikan berbagai model elektrifikasi
28 Oktober 2026, 13:00 WIB
Komponen CVT pada motor matik perlu diperiksa secara berkala, ini gejalanya jika terjadi potensi kerusakan
28 Oktober 2026, 11:00 WIB
Periklindo menilai mobil hybrid turut berkontribusi dalam pengurangan konsumsi BBM dan emisi CO2 di Indonesia
28 Oktober 2026, 09:00 WIB
Muncul wacana insentif mobil hybrid, realisasinya berpeluang menambah angka penjualan lini kendaraan HEV
28 Oktober 2026, 07:00 WIB
Kepolisian coba mengantisipasi penumpukan kendaraan di sejumlah titik saat ada Demo Mahasiswa 28 Oktober 2026
27 Oktober 2026, 21:00 WIB
Sejumlah pembalap disebut menolak untuk melakoni MotoGP Qatar 2026 pekan depan karena masalah keamanan
27 Oktober 2026, 18:59 WIB
Marquez memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang dan mendulang poin sempurna di MotoGP Malaysia 2026
27 Oktober 2026, 13:00 WIB
Try Mandala Putra menjadi konsumen yang berhasil memenangkan hadiah utama Daihatsu Mid Year Surprise Deals