Honda Menunggu Sejumlah Daerah Perpanjang Relaksasi Opsen

KatadataOTO – Relaksasi opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di sejumlah daerah akan segera berakhir. Seperti contoh di Jawa Tengan serta Jawa Barat.

Hal tersebut tentu menuai banyak respon berbagai pihak. Termasuk dari salah satu pabrikan, yakni AHM (Astra Honda Motor).

Menurut manufaktur berlambang sayap mengepak tersebut, jika relaksasi opsen BBNKB dan PKB berakhir akan berdampak pada harga jual motor baru.

Oleh sebab itu mereka menunggu, apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah bakal kembali memberikan kelonggaran atau tidak.

Photo : Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah

“Kita tunggu masing-masing gubernur di provinsi itu punya kebijakan sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Octavianus Dwi, Direktur Pemasaran AHM di Sunter, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Akan tetapi Octa menjelaskan bahwa beberapa daerah sudah memberikan kepastian mengenai relaksasi opsen PKB serta BBNKB.

Seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk kembali memberikan kelonggaran bagi para pembeli motor baru.

“Yang saya dengar beberapa akan keep (tetap menghadirkan relaksasi). Tetapi sejumlah provinsi sudah memberi informasi akan ada kenaikan, ya kita bakal sesuaikan,” lanjut Octa.

Ia menuturkan bahwa jika relaksasi opsen PKB dan BBNKB berakhir, maka penyesuaian harga motor baru Honda bakal mereka lakukan.

Dengan rentan harga mulai Rp 700 ribu sampai Rp 1 jutaan. Namun peningkatan banderol itu tergantung dari tipe juga daerah.

“Balik lagi ya kenaikannya tidak semua maksimal. Masing-masing provinsi punya kebijakan yang melihat kebutuhan konsumen,” tegas Octa.

AISI Minta Relaksasi Opsen Dilanjut

Sebagai informasi, sebelumnya AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) meminta relaksasi opsen PKB serta BBNKB bisa dilanjutkan.

Untuk itu mereka mengaku terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mencari jalan keluar dari tantangan satu ini.

Photo : Istimewa

“Perlu kita bicarakan dengan mereka, karena kalau penjualan turun ini akan berpengaruh ke industri. Akibatnya pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga bakal turun,” kata Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI kepada KatadataOTO dalam kesempatan terpisah.

Dia pun sudah memiliki beberapa saran untuk pemerintah daerah ketika relaksasi opsen PKB serta BBNKB di wilayah mereka selesai.

“Paling ditunda (penerapan opsen) atau kenaikannya bertahap. Sementara dua itu saja untuk solusinya,” Sigit menutup perkataannya.