Pemprov Banten akan Beli Mobil Dinas Baru untuk Gubernur Terpilih

KatadataOTO – Pemerintah provinsi Banten akan beli mobil dinas baru untuk Gubernur terpilih berserta wakilnya. Fasilitas tersebut diharapkan bisa menunjang kebutuhan kerja selama masa periode jabatannya.

Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Banten Tahun Anggaran 2024. Saat ini sedang masuk proses pembahasan di DPRD Banten dan pembelian direncanakan bakal dilakukan tahun depan.

"Pada tahapan awal ini baru satu unit kendaraan untuk masing-masing gubernur dan wakil gubernur karena ada beberapa pendukung yang masih bisa digunakan,” ungkap Al Muktabar, Penjabat Gubernur Banten dilansir Antara (27/08).

Perlu diketahui bahwa pembelian kendaraan dinas sudah memiliki aturan sendiri. Hal itu tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Photo : Toyota

“Berdasarkan aturannya gubernur serta wakil gubernur sama-sama mendapatkan dua unit. Untuk gubernur, kendaraan dinas jenis sedan dengan kapasitas atau isi silinder 3.000 cc dan SUV 4.200 cc,” ungkap Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Sementara wakil gubernur berhak menggunakan kendaraan dinas jenis sedan 2.500 cc dan SUV 3.200 cc. Spesifikasi itu membuat mobil yang bisa menjadi pilihan cukup terbatas serta memiliki banderol cukup tinggi.

Tak mengherankan bila pemerintah Banten harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar hingga Rp 3 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas.

Menurut Rina, sejauh ini mobil yang sesuai spesifikasi adalah Toyota Camry serta Toyota Land Cruiser. Anggarannya pun mencapai Rp 2,7 miliar hingga Rp 3 miliar.

Photo : Toyota

Ia pun menjelaskan bahwa Pemprov Banten berencana membeli Toyota Land Cruiser GR Sport 4×4 dengan harga senilai Rp 3,19 miliar guna dipakai gubernur Banten terpilih. Sementara wakil gubernur bakal memakai Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX L SUV seharga Rp 2,43 miliar.

Tetapi pembelian tersebut masih belum diputuskan sehingga bisa saja berubah sesuai kebutuhan mendatang. Terlebih pemerintah provinsi harus menganggarkan dana cukup untuk beberapa keperluan termasuk Pilkada yang segera diselenggarakan.