Honda Culture Indonesia Volume 2 Hadirkan Puluhan Komunitas
26 September 2025, 20:00 WIB
Wacana Luhut Binsar Pandjaitan buat persulit beli mobil bensin menuai banyak tanggapan, salah satunya dari Honda
Oleh Satrio Adhy
TRENOTO – Rencana pemerintah untuk persulit beli mobil bensin lewat Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menuai banyak tanggapan. Salah satunya dari PT HPM (Honda Prospect Motor).
Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM mengaku pihaknya satu suara dengan pemerintah. Sehingga tidak masalah sama wacana tersebut.
“Kami searah dengan pemerintah, karena tahun ini kita bakal memiliki produksi hybrid, jadi saya rasa itu sejalan sama kita,” ujar Billy di Universitas Indonesia pada Senin (26/6).
Lebih jauh Billy mengatakan kalau wacana beli mobil bensin dipersulit tidak akan diputuskan begitu saja. Pasalnya banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya.
“Tentunya aturan pemerintah sudah mengikuti perkembangan infrastruktur yang ada,” tegas Yusak Billy.
Memang pabrikan asal Jepang telah berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Sehingga dapat mendorong masyarakat adopsi mobil hybrid.
“Tahun ini kita akan kenalkan dua mobil hybrid. Namun waktunya masih belum bisa dibocorkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi Luhut melontarkan wacana beli mobil bensin dipersulit pada ajang TikTok Southeast Asia Impact Forum beberapa waktu lalu. Menurutnya kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan.
Dengan sulitnya membeli kendaraan bermesin konvensional maka diharapkan masyarakat segera berpindah ke electric vehicle. Jadi industri bisa tumbuh serta mengurangi polusi udara khususnya di Jakarta.
“Ketika ke China, kami sudah mendorong agar produksi kendaraan listrik mereka dapat lebih banyak lagi. Selain itu pemerintah akan mempersulit pembelian mobil bensin,” kata luhut.
Pembantu Jokowi itu menilai polusi yang disebabkan oleh sisa pembakaran kendaraan bermotor dinilai cukup tinggi.
Sedangkan mobil atau motor listrik tidak menghasilkan emisi. Sehingga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar.
Sebelumnya memang pemerintah telah meluncurkan program subsidi mobil listrik. Bantuannya berupa pemotongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen beberapa bulan lalu.
Artinya PPN kendaraan roda empat elektrik nantinya hanya dikenakan sebesar satu persen. Sebelumnya besaran pajak yang ditanggung ialah 11 persen.
Kebijakannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
26 September 2025, 20:00 WIB
29 Juli 2025, 08:00 WIB
01 Mei 2025, 11:00 WIB
10 April 2025, 12:00 WIB
09 April 2025, 21:00 WIB
Terkini
02 Oktober 2025, 15:00 WIB
Pengendara Yamaha Nmax yang viral menyetop sebuah bus di tikungan Ciwidey, Bandung merupakan anggota BMC
02 Oktober 2025, 14:00 WIB
Jetour X20e bakal meluncur dalam waktu dekat dan digadang jadi rival baru Wuling Air ev, segini NJKB-nya
02 Oktober 2025, 13:30 WIB
Tingginya sumber daya dan jumlah penduduk jadi daya tarik bagi pabrikan mobil listrik Cina untuk berinvestasi
02 Oktober 2025, 12:00 WIB
Bos Gresini Racing mengaku sangat terkesan dengan kemampuan Veda Ega Pratama saat beraksi di dalam lintasan
02 Oktober 2025, 11:00 WIB
GIIAS Bandung 2025 memberikan kemudahan untuk masyarakat Jawa Barat yang ingin membeli mobil atau motor baru
02 Oktober 2025, 10:00 WIB
Federal mengaku tidak merasa dampak dari lesunya pasar motor baru yang sedang terjadi dalam beberapa waktu
02 Oktober 2025, 09:00 WIB
Mayoritas merek tidak melakukan penyesuaian, berikut daftar harga mobil listrik di RI per Oktober 2025
02 Oktober 2025, 08:00 WIB
Honda hadirkan seluruh line up mobil hybrid di GIIAS 2025 termasuk Step Wgn yang baru meluncur di Indonesia