Honda Culture Indonesia 2026, Nostalgia Anak Mobil di Senayan
09 November 2026, 13:00 WIB
Wacana Luhut Binsar Pandjaitan buat persulit beli mobil bensin menuai banyak tanggapan, salah satunya dari Honda
Oleh Satrio Adhy
TRENOTO – Rencana pemerintah untuk persulit beli mobil bensin lewat Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menuai banyak tanggapan. Salah satunya dari PT HPM (Honda Prospect Motor).
Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM mengaku pihaknya satu suara dengan pemerintah. Sehingga tidak masalah sama wacana tersebut.
“Kami searah dengan pemerintah, karena tahun ini kita bakal memiliki produksi hybrid, jadi saya rasa itu sejalan sama kita,” ujar Billy di Universitas Indonesia pada Senin (26/6).
Lebih jauh Billy mengatakan kalau wacana beli mobil bensin dipersulit tidak akan diputuskan begitu saja. Pasalnya banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya.
“Tentunya aturan pemerintah sudah mengikuti perkembangan infrastruktur yang ada,” tegas Yusak Billy.
Memang pabrikan asal Jepang telah berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Sehingga dapat mendorong masyarakat adopsi mobil hybrid.
“Tahun ini kita akan kenalkan dua mobil hybrid. Namun waktunya masih belum bisa dibocorkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi Luhut melontarkan wacana beli mobil bensin dipersulit pada ajang TikTok Southeast Asia Impact Forum beberapa waktu lalu. Menurutnya kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan.
Dengan sulitnya membeli kendaraan bermesin konvensional maka diharapkan masyarakat segera berpindah ke electric vehicle. Jadi industri bisa tumbuh serta mengurangi polusi udara khususnya di Jakarta.
“Ketika ke China, kami sudah mendorong agar produksi kendaraan listrik mereka dapat lebih banyak lagi. Selain itu pemerintah akan mempersulit pembelian mobil bensin,” kata luhut.
Pembantu Jokowi itu menilai polusi yang disebabkan oleh sisa pembakaran kendaraan bermotor dinilai cukup tinggi.
Sedangkan mobil atau motor listrik tidak menghasilkan emisi. Sehingga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar.
Sebelumnya memang pemerintah telah meluncurkan program subsidi mobil listrik. Bantuannya berupa pemotongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen beberapa bulan lalu.
Artinya PPN kendaraan roda empat elektrik nantinya hanya dikenakan sebesar satu persen. Sebelumnya besaran pajak yang ditanggung ialah 11 persen.
Kebijakannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
09 November 2026, 13:00 WIB
30 Juli 2026, 15:00 WIB
24 Mei 2026, 15:13 WIB
30 Maret 2026, 20:43 WIB
04 Maret 2026, 10:00 WIB
Terkini
21 November 2026, 13:00 WIB
Toyota siap mengikuti penerapan bahan bakar campuran etanol atau E20 yang ditargetkan berlaku mulai 2028
21 November 2026, 12:15 WIB
Mitsubishi Xforce versi hybrid maupun ICE ditawarkan dengan pilihan warna baru, Pajero Sport dapat fitur baru
21 November 2026, 11:13 WIB
Wuling Darion mendapat pembaruan yang merupakan salah satu permintaan dari konsumen setianya di Indonesia
21 November 2026, 10:11 WIB
Setelah meluncurkan dua model terbarunya baru-baru ini, Xpeng memboyong dua jagoan barunya ke GAW 2026
21 November 2026, 09:59 WIB
Memanfaatkan ajang Gaikindo Auto Week 2026, DFSK menggoda pengunjung lewat kemunculan E5 Plus 7 Seater
21 November 2026, 08:00 WIB
Pasar mobil listrik bergaya SUV kompak terus bertambah pilihan modelnya, terbaru datang dari Lepas E6 EV
21 November 2026, 07:00 WIB
Yamaha Nmax E akan dipasarkan lebih dulu di benua Eropa pada awal 2027 usai dipamerkan di EICMA 2027
21 November 2026, 06:18 WIB
Harga Chery J6T CSH akan diungkap di GAW 2026, jadi opsi elektrifikasi baru yang menarik untuk konsumen