Ada Pembatasan Jam Malam, 9 Ruas Jalan Ditutup

TRENOTO – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan Crowd Free Night di 9 titik ruas jalan di DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan sejak 5 Februari 2022 lalu dan dilangsungkan setiap hari untuk mengurangi mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut diambil oleh Irjen Pol. Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya yang belajar dari tingginya tingkat penyebaran Covid 19 di Jakarta, pada bulan Juni-Juli 2021. Dengan demikian diharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi, terlebih kerumunan sering terjadi pada Sabtu, Minggu atau hari-hari libur di malam hari di wilayah Jabodetabek.

Untuk mengantisipasi virus covid-19 terus melonjak 9 ruas jalan ditutup pada malam hari. Berikut ini daftar jalanan yang tidak boleh dilewati guna mencegah kerumunan.

Daftar 9 Ruas Jalan yang Ditutup Mulai Pukul 00.00 – 04.00 WIB

Kawasan Sudirman Thamrin,
Jalan Asia Afrika,
Senopati-Gunawarman
Kawasan SCBD
Seputaran kawasan Jl Merdeka (Monas)
Kawasan Kemang
Kawasan PIK & Danau Sunter
Kawasan Kota tua
Kawasan Kanal Banjir Timur

Photo : Istimewa

Pembatasan ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi dengan beberapa pengecualian. Kendaraan petugas, ambulans dan penghuni diperbolehkan untuk memasuki wilayah yang telah ditutup tersebut.

Ada pun arus lalu lintas akan dialihkan oleh petugas. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa memilih untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rute berbeda atau memilih untuk berputar arah dan membatalkan perjalanannya.

Dapat Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dilansir dari Antara, Pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya atas kebijakan Polda Metro Jaya yang menutup sementara arus lalu lintas pada sejumlah jalan Ibu Kota. Pasalnya langkah tersebut memang terbukti efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

“Semenya itu memang kami ke depan akan ada upaya apakah pembatasan nanti di jalan atau pembatasan jam malan,” ungkap Ahmad Riza, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini pihaknya masih baru melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat dan jam operasional yang diatur dalam Keputusan Gubernur. Itu pun semua menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Semuanya kami lakukan pengawasan dan evaluasi. Semua kebijakan tidak diambil sepihak oleh kami. Kami kerja sama dengan Forkompinda, pemerintah pusat, swasta serta masyarakat,” tegasnya kemudian.