Kurangi Impor, Pertamina Kejar Produksi BBM Biofuel E5
19 Oktober 2024, 08:00 WIB
Agar lebih tepat sasaran dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan, penerima BBM subsidi bakal dibatasi
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Subsidi bahan bakar diberikan saat ini disebut tidak tepat sasaran. Sehingga justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Untuk itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan pemerintah tengah menargetkan aturan pembatasan penerima BBM subsidi per 17 Agustus.
Sehingga penerima BBM subsidi adalah masyarakat yang memang membutuhkan bantuan bahan bakar dan bukan sembarang orang. Menurut Luhut saat ini pemberian subsidi tidak tepat.
Guna menghadapi hal tersebut ia menegaskan Pertamina juga tengah menyiapkan rencana agar bantuan bisa sampai ke tangan yang tepat.
“Kita berharap di 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ucap Luhut dikutip dari unggahan Instagram resminya, Rabu (10/7).
Ia memaparkan bahwa permasalahan penggunaan bensin berhubungan dengan defisit APBN 2024 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Apabila regulasi tersebut diperketat maka pemerintah bisa menghemat APBN.
Selain bahan bakar minyak ia mengungkapkan pemerintah juga ingin mendorong bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin yang ramah lingkungan.
Diyakini bahwa bioetanol dapat mengurangi kadar polusi udara kemudian tingkat sulfurnya lebih tergolong lebih rendah.
“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut),” tegas Luhut.
Penggunaan bioetanol sendiri secara jangka panjang dapat memberikan banyak keuntungan di berbagai aspek. Misal jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan mengurangi pembayaran BPJS sehingga menghemat APBN sampai Rp 38 triliun.
Sementara itu Erick Thohir, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mendukung revisi Peraturan Presiden Nomot 191 Tahun 2014 soal pembatasan pembelian BBM subsidi.
Diharapkan subsidi tidak lagi disalahgunakan karena seharusnya ditujukan buat masyarakat kelas bawah. Namun ia menegaskan BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan.
“Kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40 dan lainnya supaya kita bisa lebih efisien, tepat sasaran. Sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang membantu pengembangan manusia,” kata Erick dikutip dari Antara, Rabu.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
19 Oktober 2024, 08:00 WIB
08 Oktober 2024, 11:07 WIB
24 September 2024, 17:00 WIB
23 September 2024, 18:00 WIB
18 September 2024, 22:00 WIB
Terkini
22 Oktober 2024, 22:00 WIB
Mercedes-Benz dirikan pabrik daur ulang baterai mobil listrik yang diklaim mampu pulihkan bahan baku penting
22 Oktober 2024, 21:00 WIB
Berkat penampilan apiknya, Marc Marquez dipercaya bakal menyelesaikan MotoGP 2024 di urutan tiga besar
22 Oktober 2024, 20:00 WIB
Manufaktur Eropa, Stellantis siapkan produk baru buat menyaingi maraknya mobil listrik China di pasar global
22 Oktober 2024, 19:00 WIB
Hyundai baru saja menyerahkan 35 unit Stargazer ke PT LIB untuk mendukung operasional kegiatan Liga 1
22 Oktober 2024, 18:00 WIB
Dalam LHKPN milik Maruarar Sirait, salah satu menteri Prabowo ini tercatat memiliki tiga mobil di garasinya
22 Oktober 2024, 17:00 WIB
Beli mobil listrik bekas bisa lebih tenang karena garansi tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan
22 Oktober 2024, 16:00 WIB
Alternatif elektrifikasi yang ramah lingkungan, Honda CB300F Flex-Fuel resmi meluncur di pasar India
22 Oktober 2024, 15:00 WIB
Dian Sastrowardoyo menjadi salah satu pelanggan pertama Toyota Hilux Rangga untuk jadikan kendaraan operasional