AISI Optimistis Penjualan Motor Tembus 6,5 Juta Unit di 2026
03 November 2026, 11:00 WIB
DJBC Kementerian Keuangan disebut berencana menerapkan aturan baru, seperti motor akan dikenakan cukai
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan rencana dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkue).
Mereka berniat melakukan kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor maupun batu bara. Seperti tertuang dalam Laporan Kinerja DJBC 2024.
Wacana tersebut lantas menuai banyak respon dari berbagai pihak. Sebab dinilai bakal memberatkan masyarakat.
Terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada kendaraan roda dua dalam kegiatan sehari-hari.
Berangkat dari hal tersebut DJBC buka suara. Mereka coba meluruskan kabar yang tengah beredar belakangan ini.
"(Informasi) kita akan mengenakan cukai sepeda motor, batu bara kami sampaikan itu tidak ada. Jadi confirmed ya, tidak ada," ungkap Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di Antara, Jumat (02/05).
Askolani menjelaskan kajian cukai merupakan tugas rutin yang dilakukan DJBC setiap tahun.
Akan tetapi kajian tersebut sejatinya hanya bersifat internal. Lalu tidak dimaksudkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kemudian Askolani meminta masyarakat tidak mengartikan kajian tersebut sebagai sinyal bahwa pemerintah bakal membuat peraturan anyar.
Menurut dia sampai sekarang tidak ada kebijakan atau rencana implementasi cukai terhadap kedua objek tersebut.
"Implementasi (motor akan dikenakan cukai) itu jauh, masih jauh sekali," Askolani menegaskan.
Ia melanjutkan mekanisme perubahan atau perluasan objek cukai telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Setiap usulan ekstensifikasi cukai juga harus terlebih dahulu dibahas bersama DPR RI, dalam kerangka pembahasan Undang-Undang APBN secara transparan.
Meski suatu topik masuk dalam kajian tahunan, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi. Lalu sosial masyarakat sebelum menetapkan motor dikenakan cukai.
"Kalaupun sudah masuk Undang-Undang HPP, kalau teman-teman melihat setiap tahun kita juga tidak terburu-buru untuk mengambil kebijakan," tutur Askolani.
Selanjutnya Askolani mengungkapkan bahwa DJBC mempertimbangkan banyak hal ketika ingin membuat aturan motor akan dikenakan cukai.
"Kami melihat perkembangan ekonomi setiap tahun, itu belum kita lakukan," pungkas Askolani.
Sekadar informasi, rencana motor akan dikenakan cukai merupakan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara.
Namun dalam Laporan Kinerja DJBC 2024, tidak disebutkan adanya tahapan implementasi lebih lanjut.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
03 November 2026, 11:00 WIB
01 November 2026, 07:00 WIB
28 Oktober 2026, 13:00 WIB
29 September 2026, 09:00 WIB
24 September 2026, 13:00 WIB
Terkini
10 November 2026, 22:52 WIB
Marc Marquez tengah berjuang untuk merengkuh gelar juara dunia kesepuluh dan melampaui rekor milik Rossi
10 November 2026, 20:28 WIB
Pameran otomotif GAW 2026 siap digelar 20-29 November 2026, berikut sejumlah merek dan model anyar yang hadir
10 November 2026, 20:26 WIB
Suzuki menyediakan layanan Suzuki Home Service demi memudahkan pelanggan dalam melakukan perbaikan kendaraan
10 November 2026, 11:06 WIB
Toyota masih menjadi merek mobil terlaris di RI pada Oktober 2026, BYD pertahankan posisinya di urutan ketiga
10 November 2026, 09:23 WIB
Gesrek Festival siap digelar pada akhir pekan ini menyusul sukses pada tahun lalu dengan penampil lebih besar
10 November 2026, 07:54 WIB
AISI melaporkan pasar motor baru di Tanah Air terus menunjukkan kinerja positif sampai periode Oktober 2026
09 November 2026, 23:04 WIB
Pemilik BAIC BJ40 baru saja melakukan agenda touring sambil berpetualang guna meningkatkan adrenalin
09 November 2026, 21:29 WIB
GAW 2026 bakal berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 20-29 November dan diikuti oleh banyak pabrikan mobil