SIM Keliling Jakarta, Bekasi dan Tangsel 23 Februari 2022

TRENOTO – Layanan SIM Keliling di Jakarta, Bekasi dan Tangerang Selatan kembali digelar di sejumlah wilayah strategis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya tanpa harus datang ke Satpas SIM.

Pelu diketahui bahwa SIM kendaraan memang memiliki masa berlaku terbatas sehingga masyarakat harus melakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali. Keterlambatan memperpanjang SIM berakibat pemohon harus melakukan prosedur pembuatan baru.

Photo : Trenoto

Lokasi SIM Keliling Jakarta, Bekasi dan Tangsel

• Jakarta Timur : Mall Grand Cakung (waktu operasional 08.00 – 12.00 WIB)
• Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata (waktu operasional 08.00 – 12.00 WIB)
• Jakarta Barat : LTC Glodok & Mall Citraland (waktu operasional 08.00 – 12.00 WIB)
• Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng (waktu operasional 08.00 – 12.00 WIB)
• Bekasi : Metropolitan Mall Bekasi (waktu operasional 08.00 – 10.00 WIB)
• Tangsel (Bintaro) : Bintaro Plaza (waktu operasional 08.00 – 17.00 WIB)
• Tangsel (Serpong) : WTC Serpong (waktu operasional 08.00 – 13.00 WIB)

Untuk memperpanjang SIM, masyarakat diminta untuk mempersiapkan beberapa berkas seperti KTP serta SIM lama dengan biaya perpanjangan sebesar Rp80 ribu untuk SIM A dan Rp 75 ribu untuk SIM C.  Perlu diingat bahwa besaran biaya tersebut masih belum termasuk biaya periksa kesehatan Rp25 ribu serta asuransi.

Photo : Trenoto

Meski Presiden Joko Widodo telah meminta kepada pihak Kepolisian untuk menambahkan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat mengurus SIM, aturan tersebut masih belum berlaku. Hal ini dikarenakan masih belum ada perubahan terhadap aturan yang berlaku sekarang.

Dikutip dari Katadata, aturan ini tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam aturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 tersebut, ada instruksi kepada 30 pimpinan kementerian/lembaga, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

“Khusus kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis instruksi tersebut.