Suzuki Buka Suara Soal Rencana Pemerintah Longgarkan Aturan TKDN

KatadataOTO – Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia.

Hal tersebut sebagai respon pemerintah terkait tarif impor baru Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Donald Trump.

Akan tetapi rencana Presiden Prabowo itu menuai banyak respon. Salah satunya datang dari SIS ( Suzuki Indomobil Sales).

"Saat ini kan pernyataan baru awal. Kami yakin akan ada kajian yang lebih mendalam dan strategi lebih kongkret dari pemerintah," ungkap Dony Saputra, Deputy Managing Director 4W SIS ketika ditemui di Karawang, Selasa (22/04).

Foto : Istimewa

Lebih jauh ia menjelaskan, jika ingin membicarakan dampak dari rencana pelonggaran TKDN belum bisa dilakukan sekarang.

Mengingat pemerintah belum memutuskan benar-benar akan menjalankannya atau tidak. Lalu sekarang masih belum ada aturan mengenai hal tersebut.

“Sebetulnya kita akan bisa melihat dampaknya seberapa detail regulasi peloggaran (TKDN) itu nanti. Apakah ada syarat, prasyarat atau mau seperti apa,” lanjut dia.

Jadi Suzuki sampai saat ini masih menunggu sejauh mana rencana pelonggaran TKDN yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Kendati demikian, Suzuki percaya Presiden Prabowo Subianto bersama pembantunya bakal memberikan yang terbaik bagi para pelaku industri otomotif.

“Kami yakin dan percaya bahwa pemerintah akan memiliki rencana untuk melindungi investasi yang ada di dalam negeri,” tegas Dony.

Dony juga berharap pemerintah mau memberikan arahan terbaik untuk produksi barang-barang dalam negeri saat ini.

Sebagai informasi beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mencari cara untuk mengantisipasi efek negatif pemerintahan baru Donald Trump.

Misal dengan voltase para menteri berguna membuat aturan TKDN menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya.

“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja,” ungkap Prabowo Subianto di laman resmi Sekretariat Presiden.

Foto : KatadataOTO

Orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan bahwa peraturan TKDN yang sekarang berlaku terkesan terlalu dipaksakan.

Membuat para investor tidak melirik Indonesia. Kemudian cenderung tertarik untuk menanamkan uang mereka di negara lain.

Berangkat dari fakta di atas, Presiden Prabowo Subianto meminta penerapan TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya. Misal dengan kemungkinan memberikan insentif.