BYD Bersiap Hadapi Mandatori TKDN 60 Persen di 2027

KatadataOTO – BYD menjadi salah satu merek asal Tiongkok yang menikmati kucuran insentif mobil listrik dengan skema Completely Built Up (CBU) alias impor utuh.

Saat itu syaratnya adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Namun di 2027 target barunya adalah 60 persen.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BYD mengungkapkan kesiapannya buat melakukan penyesuaian demi mengikuti ketentuan minimum TKDN.

Disebutkan bahwa kepemilikan fasilitas produksi membantu fleksibilitas BYD dalam mencapai bobot TKDN.

Photo: BYD

“Kami telah mencapai lebih dari 40 persen TKDN atas unit-unit yang diproduksi di fasilitas kami,” kata Luther T. Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut dia mengungkapkan ada tiga model yang menjadi prioritas karena memiliki permintaan tinggi yakni Atto 1, M6 EV dan M6 DM-i.

Jika melihat data Gaikindo, BYD Atto 1 berada di puncak daftar mobil listrik dengan wholesales (distribusi dari pabrik ke diler) terbanyak sepanjang September 2026.

Wholesales BYD Atto 1 adalah 4.840 unit, berada tepat di atas Jaecoo J5 EV (3.276 unit) dan Geely EX2 (1.890 unit).

Kemudian di masa mendatang satu model dari line up Danza akan turut dirakit di fasilitas milik BYD.

“Kami sangat percaya diri dan sesegera mungkin kami akan memenuhi permintaan dari konsumen untuk mencapai TKDN,” tegas Luther.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan target TKDN 60 persen bisa dicapai lewat penggunaan baterai hasil produksi di dalam negeri.

Kemenperin mengungkapkan bahwa TKDN 60 persen dapat dicapai apabila pabrikan merakit lokal ataupun mengoptimalkan baterai dari produsen di Indonesia.

Photo: KatadataOTO

Sehingga produsen tidak harus membangun pabrik sendiri untuk membuat ataupun merakit baterai.

Aturan soal TKDN saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Buat periode 2022-2026 targetnya adalah 40 persen.

Persentase TKDN kemudian wajib ditingkatkan menjadi 60 persen mulai 2027- 2029 sebelum menjadi 80 persen di 2030 dan seterusnya.